BONDOWOSO – Juru Bicara Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bondowoso, Ketut Yudi Kartiko, menilai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menunjukkan lemahnya eksekusi program pemerintah daerah. Hal tersebut tercermin dari berubahnya defisit APBD menjadi surplus, masih mengendapnya dana transfer pusat, hingga rendahnya realisasi sejumlah program pelayanan dasar.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Fraksi Demokrat PKS membacakan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrat PKS mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kali berturut-turut. Namun menurut fraksi, penghargaan tersebut harus diikuti dengan kemampuan merealisasikan program yang telah direncanakan.
“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar penyajian angka-angka administratif di akhir tahun anggaran. Lebih dari itu, ini adalah instrumen evaluasi untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran publik, serta sejauh mana APBD benar-benar diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Bondowoso,” ujar Ketut Yudi Kartiko.
Fraksi Demokrat PKS menilai perubahan APBD dari defisit Rp96,5 miliar menjadi surplus Rp48,4 miliar atau bergeser hampir Rp145 miliar patut menjadi bahan evaluasi. Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya program yang gagal direalisasikan, padahal kebutuhan pembangunan daerah masih cukup besar.
“Apakah pergeseran defisit menjadi surplus sebesar Rp145 miliar ini adalah hasil efisiensi terencana atau justru cerminan ketidakmampuan OPD mengeksekusi program yang telah disetujui DPRD?” kata Ketut.
Selain itu, Fraksi Demokrat PKS menyoroti masih mengendapnya dana transfer pemerintah pusat pada sektor pendidikan dan kesehatan. Padahal di sisi lain, realisasi rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar maupun layanan kesehatan bagi penderita HIV masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Fraksi juga mengkritisi rendahnya realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk batalnya pelaksanaan pelatihan bagi Satpol PP dan Satlinmas. Menurut Demokrat PKS, belanja yang menjadi kewajiban pemerintah semestinya memperoleh prioritas dibanding program lainnya.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi Demokrat PKS meminta perhatian serius terhadap kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi. Penurunan kas BLUD, rendahnya realisasi belanja modal, serta meningkatnya kualitas piutang dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelayanan apabila tidak segera ditangani. Selain itu, fraksi juga meminta penjelasan terkait belanja hibah pendidikan yang melampaui pagu serta belum terbentuknya kembali dana cadangan daerah.
Sebagai bentuk rekomendasi, Fraksi Demokrat PKS meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyusun perencanaan anggaran yang lebih realistis, mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperkuat pengawasan terhadap Standar Pelayanan Minimal, melakukan audit terhadap kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi, serta membentuk kembali dana cadangan daerah sebagai langkah memperkuat ketahanan fiskal.
“Tantangan utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso hari ini tampaknya bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan bagaimana memastikan kualitas perencanaan yang lebih akurat, pelaksanaan program yang lebih efektif, serta keberpihakan anggaran yang lebih kuat pada pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Ketut Yudi Kartiko. (rif)
Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.
Banyuwangi
Indonesia
Sepak Bola
Tinggalkan Balasan