Media Kampung – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun melaporkan inflasi bulanan (month-to-month) pada Juni 2026 mencapai 0,37 persen. Kenaikan harga bensin menjadi komoditas penyumbang dominan, sejalan dengan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang diberlakukan dua kali dalam sebulan.
Kenaikan BBM Non-Subsidi Picu Inflasi
Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Azis, menjelaskan bahwa bensin memberikan andil terhadap inflasi bulanan sebesar 0,17 persen. Lonjakan ini dipicu oleh kenaikan harga BBM non-subsidi pada 1 Juni 2026 dan diikuti kenaikan kedua pada 10 Juni 2026. “Penyebab inflasi di Kota Madiun bulan Juni 2026 yang utama karena kenaikan harga BBM non-subsidi. Sebagaimana kita ketahui tanggal 1 Juni ada kenaikan, kemudian diikuti tanggal 10 Juni juga ada kenaikan BBM non-subsidi,” jelasnya, Rabu (17/2026).
Komoditas Lain yang Turut Mendorong Inflasi
Selain bensin, inflasi bulanan Juni 2026 juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, antara lain:
- Bawang merah
- Beras
- Wortel
- Bawang putih
- Telepon seluler
- Pelumas (oli mesin)
- Gado-gado
- Susu bubuk
- Tarif kereta api
Inflasi Terkendali, Namun Perlu Diwaspadai
Meskipun inflasi bulanan tercatat 0,37 persen, Abdul Azis menilai angka tersebut masih relatif terkendali. Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan harga agar laju inflasi tidak melonjak pada bulan-bulan berikutnya. “Angka 0,37 persen kalau melihat trennya, saya kira masih cukup aman. Ini perlu dijaga untuk bulan-bulan berikutnya supaya Kota Madiun juga relatif terkendali. Supaya di akhir tahun tidak sampai 2,5 persen plus minus 1, karena itu target nasional,” ujarnya.
Dampak Berantai Kenaikan BBM
Kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek domino. Azis menjelaskan, “Kalau BBM naik, transportasi naik. Transportasi naik maka harga komoditas juga akan bergerak naik. Karena komoditas tidak bisa jalan sendiri, harus menggunakan transportasi. Berikutnya pengeluaran rumah tangga juga akan naik. Kalau pengeluaran rumah tangga naik, tentu daya beli juga akan berkurang.” Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan harga secara harian dan mingguan guna mengantisipasi gejolak harga yang mungkin timbul.
Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.























Tinggalkan Balasan