Media Kampung – Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII yang digelar di Kabupaten Gorontalo pada Juni 2026 kembali mengingatkan publik pada peran strategis Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Organisasi yang lahir pada 1971 dari Pekan Nasional Petani Nelayan pertama di Cihea, Cianjur, ini telah menjadi salah satu wajah pembangunan pertanian Indonesia selama lebih dari setengah abad.
Sekitar 30 ribu peserta dari 38 provinsi berkumpul di Gorontalo. Petani, nelayan, petani hutan, penyuluh, peneliti, koperasi, pemuda tani, perempuan tani, pelaku usaha, hingga pejabat negara hadir dalam forum besar yang mengusung tema “Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional.”
Di hampir setiap sudut area pameran, kata “unggul” mendominasi: benih unggul, varietas unggul, teknologi unggul. Namun di balik gemerlap pameran, muncul pertanyaan mendasar: apakah petani Indonesia masih membutuhkan lebih banyak pameran pertanian, atau mereka sedang mencari sesuatu yang lain?
Seorang senior yang telah puluhan tahun bekerja di industri pertanian mengatakan, “Petani Indonesia itu sudah khatam soal budidaya sejak zaman tanam paksa.” Tentu pernyataan itu berlebihan, namun maksudnya jelas: petani tahu cara menanam, memahami musim, mengenali tanah, dan membaca tanda-tanda alam. Yang sering tidak mereka kuasai justru apa yang terjadi setelah panen—harga, gudang, pengering, akses pembiayaan, industri pengolahan, dan pasar. Di situlah ironi pertanian Indonesia bermula.
Gorontalo menjadi contoh nyata. Lebih dari sepertiga perekonomian daerah ini masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun sebelum PENAS berlangsung, Nilai Tukar Petani (NTP) Gorontalo tercatat menurun, menandakan kemampuan petani mengubah hasil panen menjadi kesejahteraan sedang melemah.
PENAS sebenarnya mencoba menjawab tantangan itu. Selain pameran teknologi, forum ini menghadirkan temu bisnis agribisnis, pelatihan digitalisasi, rembug KTNA, pertemuan koperasi, hingga dialog langsung dengan Presiden dan para menteri yang membahas harga, pupuk, pembiayaan, iklim, dan swasembada pangan. Namun ukuran keberhasilan tetap sederhana: apakah setelah pulang, petani lebih mudah memperoleh benih unggul? Apakah mereka mendapatkan akses mekanisasi yang terjangkau? Apakah tersedia dryer, gudang, pabrik pakan, dan industri yang menyerap hasil panen mereka?
Negara-negara dengan pertanian maju telah bergerak ke arah sana. Jepang membangun koperasi yang kuat. Belanda membangun rantai nilai yang membuat petani ikut menikmati keuntungan industri. Di bawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, muncul gagasan agromaritim—sebuah upaya menghubungkan pertanian, peternakan, perikanan, logistik, dan industri pengolahan dalam satu ekosistem ekonomi. Gagasan itu mungkin baru dimulai, tetapi arahnya masuk akal.
Tiga tahun dari sekarang, PENAS berikutnya direncanakan digelar di Lampung. Pertanyaan yang layak diajukan: apakah petani masih mau datang ke PENAS? Apakah setelah pulang dari PENAS, mereka benar-benar mendapat pengetahuan untuk menjadikan mereka lebih sejahtera? Masa depan pertanian Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak kata “unggul” dipasang di spanduk pameran, melainkan oleh kemampuan negara, industri, koperasi, dan kelembagaan petani memastikan bahwa nilai tambah pertanian kembali kepada mereka yang menanamnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan