Media Kampung – 16 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengumumkan serangkaian langkah mitigasi untuk menghadapi musim kemarau panjang serta potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026.
Koordinasi intensif telah dilakukan antara Pemkab Situbondo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, menyatakan bahwa rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi berlangsung pada Selasa, 14 April 2026, bersama pemangku kepentingan provinsi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, serta organisasi relawan, khususnya di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
Ulfiyah menambahkan bahwa BPBD Provinsi Jawa Timur telah diberi informasi mengenai titik-titik yang selama ini mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau.
Pemkab Situbondo juga melaporkan pembangunan sumur bor sebagai upaya meningkatkan ketersediaan air di daerah rawan.
Kepala BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Surjanto, mengonfirmasi adanya delapan titik rawan kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih.
Keempat kecamatan yang terdampak meliputi Suboh, Arjasa, Banyuputih, dan Jatibanteng.
Di Kecamatan Suboh, dua titik terletak di Dusun Sokaan Barat, Desa Gunung Putri; di Kecamatan Jatibanteng, satu titik berada di Dusun Sokaan, Desa Kembangsari.
Kecamatan Banyuputih memiliki dua titik, yakni di Dusun Leduk dan Dusun Bendera, Desa Sumberejo.
Sementara Kecamatan Arjasa mencakup dua titik di Dusun Polay dan Dusun Bendusa, Desa Jatisari.
Jumlah penduduk yang terkena dampak kekurangan air bersih diperkirakan mencapai 6.824 jiwa.
BPBD Situbondo menyatakan bahwa data tersebut bersumber dari pemantauan tahun sebelumnya dan menjadi dasar perencanaan mitigasi.
Strategi mitigasi mencakup distribusi pompa air portable ke wilayah-wilayah yang paling terdampak.
Selain itu, tim teknis BPBD bersama dinas pertanian akan melakukan penyuluhan tentang teknik konservasi tanah dan air.
Ulfiyah menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan dipertahankan hingga akhir musim kemarau.
Ia menambahkan, “Kita harus memastikan bahwa tidak ada warga yang kehabisan air bersih selama periode panjang ini.”
BPBD Provinsi Jawa Timur juga berjanji memberikan dukungan logistik, termasuk kendaraan pemadam kebakaran dan peralatan deteksi dini kebakaran.
Tim BPBD Kabupaten Situbondo telah menyiapkan peta risiko kebakaran yang memuat zona rawan berdasarkan data historis.
Peta tersebut akan dibagikan kepada pemerintah desa untuk memudahkan penempatan pos-pos pemantauan.
Upaya mitigasi tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga melibatkan edukasi masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan terbuka.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo akan menggelar workshop bagi petani mengenai alternatif pengelolaan limbah pertanian.
Program ini diharapkan dapat menurunkan intensitas kebakaran serta meningkatkan kualitas tanah.
Secara simultan, dinas kesehatan akan melakukan penyuluhan tentang pentingnya sanitasi air bersih untuk mencegah penyakit menular.
Pengawasan lapangan akan dilakukan secara berkala oleh tim gabungan BPBD, Dinas Pertanian, dan Satpol PP.
Setiap minggu, laporan kondisi air dan potensi kebakaran akan disampaikan ke kantor bupati untuk evaluasi.
Jika diperlukan, pemkab siap mengaktifkan dana darurat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur air.
Hingga saat ini, belum ada laporan kebakaran hutan yang signifikan sejak program mitigasi diterapkan.
Namun, pemkab tetap waspada dan menyiapkan rencana kontinjensi bila situasi memburuk.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa sumur bor telah beroperasi di lima desa kritis, menyediakan air bersih bagi lebih dari 3.000 jiwa.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Situbondo berharap dapat mengurangi dampak kemarau panjang dan melindungi kesejahteraan warganya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan