Media Kampung – Konvoi kelulusan SMA di Nabire pada Senin 4 Mei 2026 menimbulkan kemacetan parah di beberapa ruas jalan utama dan berujung pada tindakan pembubaran oleh aparat kepolisian setempat.
Kelompok siswa yang berjumlah sekitar 50‑70 orang memulai konvoi sekitar pukul 15.00 WIT dari Pasar Karang, lalu melintasi kawasan BMW, depan Kantor DPRD Kabupaten, hingga menyusuri Pantai Nabire sebelum menembus pusat kota. Selama perjalanan, rombongan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan mengenakan seragam dengan logo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta tulisan “free West Papua”.
Polisi setempat, yang telah mengeluarkan peringatan sebelumnya, memantau pergerakan konvoi dengan menugaskan sekitar 45 personel di titik‑titik rawan. Pada pukul 18.30 hingga 21.30 WIT, sebagian peserta tetap melanjutkan konvoi meski sudah ada indikasi penindakan, sehingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang menghambat arus kendaraan umum dan pribadi.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, mengonfirmasi bahwa aparat berhasil mengamankan enam remaja berusia 18‑19 tahun. Dari keenam orang tersebut, empat ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, satu dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan, dan dua lainnya diamankan karena membawa senjata tajam.
“Kami menertibkan situasi karena konvoi tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ujar Kapolres Samuel dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan bahwa dua remaja yang luka diangkut ke RS setempat mengalami luka ringan akibat tabrakan yang terjadi di tengah kerumunan.
Pihak kepolisian juga menemukan bahwa mayoritas sepeda motor yang digunakan dalam rombongan tidak memiliki dokumen resmi atau surat kendaraan yang jelas. Hal ini menambah beban penyelidikan, karena aparat berupaya melacak pemilik kendaraan dan memastikan tidak ada unsur kriminal lain yang tersembunyi.
Investigasi lebih lanjut difokuskan pada motif pengibaran bendera Bintang Kejora, yang dianggap oleh polisi sebagai potensi provokasi politik. “Kami akan menyelidiki apakah aksi ini murni perayaan kelulusan atau ada pihak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk agenda tertentu,” tegas Samuel.
Untuk mencegah kejadian serupa, Polres Nabire berencana memanggil orang tua para pelaku, memberikan pembinaan, dan meningkatkan pengawasan keluarga. Penegakan ini diharapkan dapat menurunkan risiko anarkisme di acara serupa di masa depan.
Sejak penertiban, patroli intensif tetap dilakukan di titik‑titik rawan Nabire. Aparat menegaskan bahwa mereka akan terus memantau situasi demi menjaga ketertiban dan mencegah potensi kerusakan material maupun korban luka lebih lanjut.
Kasus ini menyoroti tantangan keamanan dalam perayaan kelulusan di wilayah Papua Tengah, di mana antusiasme siswa sering kali bersinggungan dengan regulasi lalu lintas dan sensitivitas simbol politik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan