Media Kampung – 16 April 2026 | Karhutla di Provinsi Riau telah meluas hingga mencakup 3.456 hektare, menimbulkan keprihatinan nasional dan menegaskan kegagalan penanganan kebakaran yang berkelanjutan.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan hotspot secara signifikan sejak awal tahun, dengan puncak pada pekan pertama September 2024.
Organisasi Lingkungan Hidup (Walhi) menilai bahwa pemerintah pusat dan daerah belum mengaddress penyebab struktural, melainkan hanya melakukan pemadaman jangka pendek.
Walhi menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran, yang sering didukung oleh kurangnya penegakan hukum serta insentif ekonomi bagi petani dan perusahaan.
Pihak Walhi juga menekankan bahwa kebijakan alih fungsi lahan tanpa kontrol lingkungan memperparah risiko kebakaran, terutama di wilayah kering dan berdebu.
Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan pernyataan bahwa operasi pemadaman sedang dikoordinasikan dengan TNI, Polri, serta Badan SAR Nasional, namun belum ada data terperinci tentang efektivitasnya.
Secara teknis, tim pemadam menggunakan pesawat pemadam udara, helikopter, serta kendaraan darat, namun cuaca kering dan angin kencang menghambat upaya penekanan api.
Akibat asap tebal, kualitas udara di beberapa kota di Sumatera Barat dan Jambi melampaui ambang batas aman WHO, memicu peningkatan kunjungan ke rumah sakit karena gangguan pernapasan.
Data Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan kasus asma dan bronkitis sebesar 12% pada minggu pertama September dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ekonomi lokal juga terdampak, karena kebakaran mengganggu produksi kelapa sawit dan pertanian, serta menurunkan kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi di sekitar Danau Toba.
Walhi menuntut pemerintah untuk memperkuat regulasi tentang pembukaan lahan, meningkatkan patroli satelit, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran.
Dalam pertemuan dengan media pada 14 September, Walhi menyampaikan bahwa akar masalah terletak pada lemahnya tata kelola lahan, serta kurangnya insentif bagi praktik pertanian berkelanjutan.
Pemerintah menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan rencana revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang izin pembukaan lahan, namun belum ada jadwal pasti pelaksanaannya.
Para ahli kebakaran hutan menegaskan perlunya pendekatan integratif, melibatkan komunitas lokal, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk mengurangi risiko kebakaran di masa depan.
Beberapa LSM internasional, termasuk World Wildlife Fund (WWF), menawarkan bantuan teknis dan dana untuk program reboisasi serta pelatihan mitigasi kebakaran.
Sementara itu, tim pemadam terus memantau hotspot melalui satelit Sentinel-2, yang memberikan data real‑time tentang perkembangan api.
Hingga akhir September, diperkirakan masih ada lebih dari 1.200 hektare area yang belum berhasil dipadamkan, menandakan tantangan panjang bagi otoritas.
Kondisi terbaru menunjukkan penurunan intensitas api di zona barat Riau, namun potensi penyebaran kembali tetap tinggi bila tidak ada perubahan kebijakan mendasar.
Ke depannya, Walhi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembukaan lahan, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan data kebakaran kepada publik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan