Media Kampung – 14 April 2026 | Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan klarifikasi atas sorotan publik terkait penggunaan sepeda listrik senilai ratusan juta rupiah yang ia gunakan dalam kampanye hemat BBM, menyebutnya dipinjam orang.

Pada Kamis, 9 April 2026, Gubernur Ahmad Luthfi bersama jajaran OPD mengendarai sepeda listrik di sekitar kantor gubernur, Semarang, sebagai bagian dari aksi hemat bahan bakar minyak.

Sepeda yang dipakai merupakan model Specialized Turbo Levo Comp, sebuah e‑MTB kelas premium yang dibanderol antara Rp120 juta hingga Rp150 juta di pasar Indonesia.

Motor bawaan sepeda tersebut berdaya 565 Watt dengan torsi 90 Nm, sementara baterai berkapasitas 700 Wh terletak di downtube rangka.

Spesifikasi tersebut memungkinkan sepeda menempuh jarak tiga hingga lima jam penggunaan kontinu pada medan campuran.

Rangka sepeda tersedia dalam varian serat karbon FACT 11m atau alloy M5, keduanya dilengkapi suspensi depan FOX 36 Rhythm dan belakang FOX FLOAT X Performance.

Desain mullet setup, dengan ban depan 29 inci dan ban belakang 27,5 inci, memberi keseimbangan antara stabilitas dan kelincahan.

Harga tinggi sepeda tersebut memicu spekulasi bahwa gubernur membeli kendaraan pribadi dengan dana publik.

Dalam klarifikasi resmi yang dikeluarkan melalui kantor gubernur, Luthfi menegaskan bahwa sepeda tersebut bukan milik pribadi, melainkan dipinjam dari seorang kolektor lokal.

Kolektor yang dimaksud tidak disebutkan namanya, namun ia menyatakan kesediaannya mendukung program pemerintah dengan menyediakan peralatan berteknologi tinggi.

Pernyataan itu disertai bukti foto yang menunjukkan Luthfi menandatangani surat perjanjian pinjam pakai sebelum acara.

Gubernur menambahkan, ‘Kami ingin menunjukkan bahwa transportasi tanpa BBM itu memungkinkan dan tetap keren,’ saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada biaya sewa yang dibebankan pada APBD, dan sepeda akan dikembalikan setelah kampanye selesai.

Kampanye hemat BBM ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak awal 2026, yang menargetkan penurunan konsumsi BBM transportasi daerah sebesar 10 % dalam dua tahun.

Pemerintah juga meluncurkan subsidi bagi pembelian sepeda listrik bagi warga berpenghasilan menengah ke bawah.

Data Dinas Perhubungan menunjukkan peningkatan pendaftaran sepeda listrik di Semarang sebesar 35 % pada kuartal pertama 2026.

Selain aksi Luthfi, sejumlah pejabat daerah lain turut bersepeda di wilayah masing‑masing, memperkuat citra kebijakan ramah lingkungan.

Penggunaan e‑bike oleh pejabat publik dianggap sebagai langkah simbolik untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Pengamat transportasi menilai aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran, namun mengingat harga sepeda premium, dampak jangka panjang masih harus dipantau.

Mereka menyarankan agar pemerintah memperluas program dengan menyediakan model yang lebih terjangkau untuk umum.

Sementara itu, media sosial ramai menanggapi klarifikasi, dengan mayoritas komentar mendukung transparansi gubernur.

Beberapa netizen tetap skeptis, menilai bahwa contoh penggunaan sepeda mewah tidak mencerminkan realitas warga biasa.

Pemerintah provinsi menanggapi kritik tersebut dengan menekankan bahwa tujuan utama adalah edukasi, bukan demonstrasi kemewahan.

Kendaraan listrik yang dipinjam itu kini berada di kantor gubernur dan akan digunakan dalam serangkaian kunjungan lapangan hingga akhir Mei 2026.

Jadwal berikutnya mencakup kunjungan ke desa-desa di wilayah pegunungan untuk menguji performa sepeda pada medan berat.

Tim teknis akan mencatat konsumsi energi dan waktu tempuh sebagai data pendukung kebijakan transportasi bersih.

Hasil evaluasi awal menunjukkan rata‑rata penggunaan baterai sebesar 68 % setelah tiga jam perjalanan di jalan menanjak.

Data tersebut akan dipublikasikan dalam laporan tahunan Lingkungan Hidup Jawa Tengah pada akhir tahun.

Dengan demikian, klarifikasi gubernur menegaskan bahwa sepeda ratusan juta itu bukan aset pribadi, melainkan fasilitas pinjaman untuk kepentingan publik.

Kebijakan dan aksi serupa diharapkan terus berlanjut, memperkuat komitmen Jawa Tengah pada agenda pengurangan emisi karbon.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.