Media Kampung, Banyuwangi – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis, 23 Juli 2026. Rombongan bertemu dengan masyarakat dan pengelola tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk meninjau langsung dampak operasi tambang terhadap kesejahteraan warga.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto. Turut hadir dua anggota Komisi IV asal Banyuwangi, Sumail Abdullah dan Sonny T. Danaparamita, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Presiden Direktur PT BSI, Adi Adriansyah Sjoekri, juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Fokus pada PPKH dan Kesejahteraan Masyarakat
Agenda utama kunjungan ini adalah peninjauan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) serta pemenuhan komitmen investasi hijau yang berkelanjutan. Titiek Soeharto menegaskan bahwa PPKH PT BSI harus berdampak linier terhadap peningkatan taraf hidup warga sekitar. “Sesuai pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Siapapun yang mengelola, negara sudah memberikan kesempatan, tetapi ending-nya harus mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Presiden Direktur PT BSI, Adi Adriansyah Sjoekri, menjelaskan bahwa model operasi Tujuh Bukit Operations dirancang secara unik agar bisa bertumbuh harmonis berdampingan dengan pemukiman warga dan sektor pariwisata. “Tidak ada tambang di Indonesia yang modelnya sepresisi PT BSI. Seluruh perencanaan teknis terintegrasi dengan baik. Keberadaan PT BSI bukan sekadar industri, melainkan telah menjadi ikon kemajuan ekonomi dan investasi di Banyuwangi,” ujarnya.
Komitmen Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
PT BSI secara masif menggelontorkan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui delapan pilar utama. Program berkelanjutan ini menyasar sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil (prioritas tenaga kerja lokal), kemandirian ekonomi, sosial budaya, kelestarian lingkungan, pembentukan lembaga komunitas, hingga pembangunan infrastruktur fasilitas publik.
Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pertumbuhan ekonomi daerah, kepatuhan regulasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Diharapkan, hasil kunjungan dapat menjadi evaluasi bagi pengelolaan tambang yang lebih baik ke depannya.
Tinggalkan Balasan