Media Kampung – Kabupaten Banyuwangi mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui keberhasilan program pilot project Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan kesuksesan tersebut di hadapan pejabat dan kepala daerah dalam forum Indonesia Summit 2026 yang digelar di The Tribarata Dharmawangsa, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Dalam forum bertema Next-Gen Fiscal Policy Integrating Technology For Inclusive Growth, Ipuk menjadi salah satu panelis bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial mampu menyajikan data akurat tentang kondisi penerima bantuan sosial secara realtime.
“Para penerima bansos secara digital telah diketahui kondisinya melalui data yang terintegrasi. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan, fiktif, dan lain sebagainya,” ujar Ipuk.
Tantangan Akses Internet dan Solusi Gotong Royong
Ipuk mengakui bahwa penerapan Perlinsos Digital tidak lepas dari tantangan. Akses internet yang belum merata menjadi kendala utama, terutama di titik-titik blank spot seperti kawasan perkebunan dan pegunungan. Namun, dengan komitmen dan semangat gotong royong, kendala tersebut berhasil diatasi.
“Di Banyuwangi tidak sedikit titik-titik blank spot dari internet. Tapi, dengan kerja keras semua tim, kendala itu bisa disiasati. Kuncinya komitmen dan gotong royong,” bebernya.
Apresiasi Luhut dan Potensi Pencegahan Korupsi
Keberhasilan Banyuwangi dalam pilot project Perlinsos Digital mendapat apresiasi dari Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan merupakan upaya untuk menutup celah kesalahan dan potensi korupsi. Saat ini, pemerintah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan data lintas kementerian dan lembaga, termasuk aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.
“Ke depan akan semakin transparan. Semua mata bisa melihatnya. Jadi, nanti, KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan karena sudah diketahui sejak awal jika terjadi upaya-upaya koruptif,” ujar Luhut.
Dengan adanya sistem digital yang transparan dan terintegrasi, program Perlinsos Digital diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola bantuan sosial secara tepat sasaran dan akuntabel.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan