Media Kampung – Banyuwangi kembali meraih predikat Kabupaten Terbaik Nasional versi Kementerian Dalam Negeri pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2026, menandai keberhasilan keempat kalinya secara berurutan. Penghargaan dengan status “Kinerja Tinggi” ini diserahkan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Jakarta pada 27 April 2026.
Penilaian didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup 606 indikator, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga transparansi keuangan. Total skor yang diperoleh Banyuwangi mencapai 3,8202, nilai tertinggi di antara seluruh kabupaten di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya konsistensi kinerja, “Para kepala daerah harus memastikan kinerja tidak berhenti pada angka, tetapi terus menghadirkan program yang efektif dan efisien,” ujarnya pada acara tersebut. Pernyataan tersebut menegaskan harapan pemerintah pusat terhadap daerah yang berprestasi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, “Kami menyadari Banyuwangi belum sempurna dan akan terus berbenah,” katanya. Ia menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan layanan publik.
Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menambahkan bahwa pencapaian skor tinggi mencerminkan tren positif pembangunan daerah. “Capaian ini menunjukkan tren positif pembangunan daerah,” ujarnya sambil memaparkan data statistik terbaru.
Data resmi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Banyuwangi turun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025, menandakan penurunan signifikan selama empat tahun terakhir. Penurunan ini selaras dengan program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan agenda nasional.
Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi meningkat menjadi Rp67,08 juta pada tahun 2025, naik secara konsisten sejak 2021. Peningkatan daya beli ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi juga mengalami kenaikan, mencapai angka 75,17 pada 2025, menempatkannya di atas rata-rata nasional. Kenaikan IPM mencerminkan perbaikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
Pelayanan kesehatan dasar menunjukkan capaian 100 persen untuk program ibu hamil, balita, dan menyusui, menandakan akses layanan kesehatan yang merata. Hal ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.
Kabupaten Banyuwangi juga dinobatkan sebagai kabupaten paling inovatif nasional selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018, memperkuat citra daerah yang berorientasi pada inovasi. Inovasi tersebut mencakup digitalisasi layanan publik dan program pelestarian lingkungan.
Selain itu, Banyuwangi merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang memperoleh predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menunjukkan tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi. Predikat ini menguatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan Banyuwangi tidak lepas dari sinergi antar lembaga pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta yang berperan aktif dalam program pembangunan. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian target pembangunan.
Strategi pembangunan daerah diselaraskan dengan agenda nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pendekatan terintegrasi ini mempercepat pencapaian hasil yang berkelanjutan.
Selama periode 2021-2025, program-program infrastruktur utama seperti jalan provinsi, jaringan air bersih, dan fasilitas publik berhasil diselesaikan tepat waktu. Penyelesaian proyek infrastruktur berkontribusi pada peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Pengelolaan lingkungan juga menjadi fokus utama, dengan program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi kawasan lindung yang mendapatkan pengakuan nasional. Upaya ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
Di bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah dasar hingga menengah meningkat, sementara kualitas pendidikan diukur melalui peningkatan nilai rata‑rata ujian nasional. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program pelatihan guru dan penyediaan sarana belajar.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat sistem informasi publik melalui portal data terbuka, memungkinkan masyarakat mengakses laporan keuangan dan kinerja secara real time. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas dan partisipasi warga.
Secara keseluruhan, pencapaian Banyuwangi sebagai Kabupaten Terbaik Nasional versi Kemendagri menegaskan konsistensi kinerja daerah yang akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Penghargaan ini diharapkan menjadi dorongan bagi daerah lain untuk meningkatkan standar pemerintahan.
Ke depan, pemerintah Banyuwangi berkomitmen untuk memperluas program inovatif, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menurunkan angka kemiskinan lebih jauh. Upaya berkelanjutan ini diharapkan akan memperkuat posisi Banyuwangi sebagai model pemerintahan daerah yang berhasil.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan