Media Kampung, Jakarta – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugiyanto menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran kebencian atau permusuhan akibat persoalan yang melibatkan orang tua mereka. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Tahun 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Mugiyanto menyampaikan keprihatinan atas dugaan perundungan terhadap anak seorang tokoh politik yang mengemuka dalam kegiatan peringatan Hari Anak Sedunia, 20 November. Ia mengingatkan bahwa anak-anak tokoh politik maupun figur publik lainnya juga pernah mengalami perlakuan serupa akibat persoalan yang melibatkan orang tua mereka.

Menurut Mugiyanto, sejumlah peristiwa semacam itu pernah menjadi pemberitaan. Jan Ethes, cucu Presiden Joko Widodo, pernah menjadi sasaran komentar negatif di tengah polemik politik keluarganya. Pada 2020, keluarga Agus Harimurti Yudhoyono mempersoalkan unggahan yang dinilai merundung putrinya. Pada 2023, Ganjar Pranowo meminta warganet tidak menyerang istri dan anaknya menyusul polemik Piala Dunia U-20. Pada 2025, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melaporkan dugaan perundungan terhadap putri mereka. Sementara pada awal 2026, anak Pandji Pragiwaksono menjadi sasaran penghinaan di media sosial menyusul polemik pertunjukan ayahnya.

“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya,” ujar Mugiyanto.

Ia merujuk Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB yang mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman akibat status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, lanjutnya, juga menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mugiyanto juga menyinggung pengalaman sejarah Indonesia. Pada masa Orde Baru, melalui kebijakan “bersih diri” dan “bersih lingkungan”, negara melembagakan diskriminasi terhadap keluarga dan keturunan orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Hubungan keluarga dijadikan dasar pembatasan kesempatan memperoleh pekerjaan dan menduduki jabatan tertentu.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting agar negara tidak mengulangi praktik yang membebankan kesalahan atau stigma kepada anak dan keturunan seseorang. Prinsip yang sama harus berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang dituduh terlibat separatisme, terorisme, atau ekstremisme. Apa pun tuduhan terhadap orang tuanya, hak anak tetap harus dihormati dan dilindungi.

Mugiyanto menegaskan bahwa kebebasan mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Namun, tanggung jawab politik melekat pada pihak yang mengambil keputusan, bukan pada anak atau anggota keluarga mereka.