Media Kampung – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugiyanto menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Tahun 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam forum itu, Kementerian HAM bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil merumuskan delapan isu HAM prioritas.
Mugiyanto mengatakan hasil musyawarah tersebut tidak akan berhenti sebagai dokumen. Menurut dia, hasil Musrenbang HAM 2026 akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan para menteri terkait, lalu dilaporkan secara resmi kepada Presiden.
"Dua hari ini tidak sia-sia. Hasil ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari," tegas Mugiyanto dalam sambutan penutupan. Ia juga menekankan bahwa masukan peserta akan dihimpun dan diolah menjadi bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang HAM ke depan.
"Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai," kata Mugiyanto. Ia menambahkan bahwa delapan isu HAM prioritas itu tidak bisa dituntaskan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas lembaga.
"HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama," ujarnya. Karena itu, Mugiyanto mengajak para pemangku kepentingan menanggalkan sekat kelembagaan dan bekerja sebagai satu kesatuan yang mengabdi pada martabat manusia Indonesia.
Ia juga berharap hasil Musrenbang HAM dapat diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing instansi. "Jangan berhenti di daftar hadir dan foto bersama," katanya.
Selama dua hari pelaksanaan, Mugiyanto menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif para perwakilan CSO yang hadir. Menurut dia, perencanaan yang baik tidak lahir dari balik meja saja, tetapi dari mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat di lapangan. Kementerian HAM, lanjutnya, akan terus membuka pintu koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sipil.
Delapan isu HAM prioritas yang ditetapkan melalui sidang pleno itu mencakup Hak atas Standar Hidup yang Layak, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesetaraan Akses terhadap Pelayanan Dasar, Hak atas Pembangunan, Perlindungan dari Risiko Iklim dan Bencana, Hak atas Pangan, serta Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
Menutup sambutannya, Mugiyanto mengajak peserta membawa pulang semangat dari Musrenbang HAM 2026. "Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memanusiakan manusia," pungkasnya.














