Media Kampung – CILEGON – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon mengancam akan menutup tempat hiburan malam (THM) atau diskotek yang terbukti melanggar peraturan daerah maupun ketentuan perizinan. Penindakan itu disebut bukan sekadar wacana.

Sekretaris Satpol PP Kota Cilegon, Sam Wangge, mengatakan penutupan pernah dilakukan pemerintah daerah terhadap tempat hiburan yang melanggar aturan. Ia berharap pelaku usaha dan masyarakat mematuhi regulasi yang berlaku.

“Di Cilegon bukan hal yang tabu sampai menutup tempat hiburan. Itu sudah pernah terjadi. Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha patuh terhadap regulasi,” kata Sam, Jumat (23/10/2026).

Menurut Sam, penutupan dapat dilakukan jika pelanggaran ditemukan dan tahapan penindakan sesuai prosedur telah dijalankan. Ia menegaskan Satpol PP akan bertindak tegas bila pelanggaran terhadap SOP terbukti.

“Apabila melanggar SOP, tahapan sudah kita tempuh, kami akan mengambil tindakan tegas dengan menutup itu,” ujarnya.

Sam menjelaskan, penertiban THM tidak hanya menjadi tugas Satpol PP. Pemeriksaan juga memerlukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, terutama untuk memastikan legalitas perizinan dan kewenangan pengawasan.

Ia menyebut perizinan diskotek dan jenis usaha tertentu berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, Satpol PP Cilegon akan berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum mengambil langkah penindakan sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami di Satpol PP tidak bergerak sendiri. Tentunya berkoordinasi dengan OPD terkait, termasuk melihat sejauh mana perizinannya,” katanya.

Satpol PP juga berencana memperkuat strategi razia agar informasi operasi tidak bocor sebelum petugas turun ke lapangan. Menurut Sam, kerahasiaan rencana operasi menjadi hal penting agar penertiban berjalan efektif.

“Kami akan lakukan razia dengan strategi yang tepat agar tidak bocor. Jangan sampai ketika petugas bergerak, informasinya sudah lebih dulu tersebar,” tegasnya.

Selain itu, Sam menyebut keputusan wali kota terkait unsur pengawasan dan penindakan telah diterbitkan. Ia berharap perangkat daerah yang terlibat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih aktif.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP mengacu pada prosedur operasional standar, mulai dari sosialisasi, permintaan surat pernyataan, hingga surat peringatan sebelum tindakan lanjutan dilakukan sesuai tahapan yang berlaku.

Hingga keterangan ini disampaikan, belum ada rincian mengenai jumlah THM yang sedang diperiksa, jenis pelanggaran yang menjadi sasaran pengawasan, maupun jadwal razia yang akan dilakukan Satpol PP Cilegon.