Media Kampung – Sejumlah daerah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebelum tenggat waktu berakhir pada Sabtu, 21 November 2026. Hingga saat itu, tercatat 17 dari 38 provinsi sudah mengumumkan besaran UMP 2027, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pengumuman dari daerah lain.
DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 6.136.941, naik Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 5.729.876. Penetapan itu dilakukan Gubernur Pramono Anung. Sementara Lampung menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 3.285.152,48, naik Rp 237.418,48 atau 7,79 persen dari Rp 3.047.734 pada 2026.
Banten, yang mencakup wilayah industri dan penyangga seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan, menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 3.372.828,70. Angka itu naik Rp 271.947,30 atau 8,77 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 3.100.881,40.
Kenaikan tertinggi dalam daftar sementara tercatat di Bali. UMP 2027 provinsi itu ditetapkan Rp 4.559.287, melonjak Rp 1.351.828 atau 42,15 persen dari Rp 3.207.459 pada 2026. Sementara Jawa Tengah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 2.655.454, naik 14,10 persen dari Rp 2.327.386.
Berikut daftar UMP 2027 yang telah ditetapkan berdasarkan informasi yang dihimpun:
- DKI Jakarta: Rp 6.136.941 (naik 7,1 persen)
- Bali: Rp 4.559.287 (naik 42,15 persen)
- Sulawesi Utara: Rp 4.323.465 (naik 8,02 persen)
- Sulawesi Selatan: Rp 4.233.913,25 (naik 7,98 persen)
- Kepulauan Riau: Rp 4.229.356 (naik 9,02 persen)
- Sumatra Selatan: Rp 4.210.059 (naik 6,77 persen)
- Riau: Rp 4.031.142 (naik 6,63 persen)
- Kalimantan Utara: Rp 4.027.901 (naik 6,69 persen)
- Jambi: Rp 3.711.516 (naik 6,91 persen)
- Sumatra Utara: Rp 3.410.000 (naik 5,61 persen)
- Banten: Rp 3.372.828,70 (naik 8,77 persen)
- Lampung: Rp 3.285.152,48 (naik 7,79 persen)
- Jawa Tengah: Rp 2.655.454 (naik 14,10 persen)
- Nusa Tenggara Timur: Rp 2.602.441 (naik 5,98 persen)
Penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Formula tersebut memasukkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa sebagai komponen perhitungan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa nilai alfa ditetapkan antara 0,50 hingga 1. Penentuannya didasarkan pada seberapa besar kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” kata Yassierli melalui siaran pers Kemnaker.
Dengan tenggat yang telah berakhir, penetapan UMP di provinsi lain masih dinantikan. Pembaruan daftar akan bergantung pada pengumuman resmi masing-masing pemerintah provinsi.












