Media Kampung – Politisi dari PDI Perjuangan, Guntur Romli, kembali menagih komitmen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera memulai aktivitas kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Penagihan ini muncul menyusul selesainya pembangunan fasilitas Istana Wakil Presiden di IKN yang dinilai sudah siap digunakan.
Guntur menekankan pentingnya kehadiran Gibran di IKN agar berbagai fasilitas negara yang telah dibangun bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ia menyoroti bahwa jika gedung sudah selesai tetapi belum ditempati, maka negara tetap harus mengeluarkan biaya perawatan rutin yang berpotensi membebani anggaran negara.
Hal ini menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, sebelumnya juga menegaskan urgensi agar pejabat negara mulai memanfaatkan fasilitas yang ada di IKN. Komarudin menilai, selain mengurangi pemborosan anggaran, pemindahan kantor pejabat tinggi seperti menteri dan wakil presiden ke IKN penting untuk mempercepat proses pemindahan pusat pemerintahan.
Guntur mengingatkan bahwa janji Gibran untuk segera berkantor di IKN harus segera direalisasikan. Ia menyebutkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 50 staf di kedeputian Wakil Presiden yang lebih dulu dikirim ke Kalimantan Timur untuk mempersiapkan kebutuhan kerja. “Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?” ujarnya.
Penegasan ini sekaligus merespons tudingan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menilai desakan tersebut bermuatan politik. Guntur membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan PDIP didasari dari pertimbangan efisiensi anggaran negara.
Guntur juga membandingkan kondisi Istana Wakil Presiden yang telah selesai dan siap digunakan dengan fasilitas DPR di IKN yang masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, keberadaan fasilitas yang sudah siap sebaiknya segera dioptimalkan agar tidak menjadi beban anggaran negara. “Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai,” katanya.
Lebih jauh, Guntur mengkritik sikap pemerintah yang dianggap belum konsisten dalam menunjukkan keseriusan pemindahan pusat administrasi ke IKN. Ia menggambarkan situasi itu seperti memberi sinyal yang berbeda antara pernyataan dan tindakan nyata. “Sen kiri belok kanan,” ucapnya.
Sementara itu, Komarudin Watubun menyoroti besar biaya yang harus dikeluarkan negara untuk merawat infrastruktur di IKN. Ia mengingatkan bahwa setiap gedung yang telah rampung memerlukan perawatan harian dan bulanan. Jika gedung terus dibiarkan kosong, maka biaya perawatan akan menjadi pemborosan anggaran.
Dengan alasan tersebut, Komarudin mendesak para pejabat tinggi, termasuk menteri kabinet dan Wakil Presiden, untuk mulai menempati fasilitas yang sudah tersedia di IKN demi memberikan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur tersebut. “Nantinya menteri ada yang harus pindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana supaya ada manfaatnya,” ujarnya.
Seiring selesainya pembangunan dan kesiapan fasilitas Istana Wakil Presiden, penagihan dari PDIP ini menjadi sorotan penting dalam proses percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Wakil Presiden terkait waktu kepindahan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan