Media KampungPerpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) akan merayakan ulang tahunnya yang ke-46 pada 17 Mei 2026, menandai perjalanan panjang sebagai penjaga utama warisan intelektual bangsa. Seiring waktu, Perpusnas telah berkembang menjadi pusat informasi modern yang tidak hanya menyimpan buku, tetapi juga menjadi ruang edukasi, penelitian, dan pelestarian naskah penting.

Awal mula Perpusnas dapat ditelusuri sejak masa kolonial dengan berdirinya Bataviaasch Genootschap pada 24 April 1778, yang menjadi cikal bakal perpustakaan nasional dan bertahan hingga tahun 1950. Pada masa pendudukan Jepang, perpustakaan ini dikenal dengan nama Perpoestakaan Moesioem. Namun, sebagai lembaga nasional, Perpusnas baru resmi berdiri pada 17 Mei 1980 atas inisiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Daoed Joesoef.

Pendirian Perpusnas merupakan hasil integrasi dari empat perpustakaan besar di Jakarta yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, serta Bidang Bibliografi dan Deposit dari Pusat Pembinaan Perpustakaan. Meskipun secara resmi berdiri pada 1980, integrasi fisik perpustakaan ini baru terealisasi pada Januari 1981.

Sampai tahun 1987, Perpusnas masih tersebar di tiga lokasi berbeda di Jakarta, yakni di Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, dan Jalan Imam Bonjol. Kepala Perpusnas pada masa itu adalah Mastini Hardjoprakoso, seorang pustakawan yang sebelumnya memimpin Perpustakaan Museum Nasional. Berkat inisiatif almarhumah Ibu Tien Suharto melalui Yayasan Harapan Kita, Perpusnas mendapat tanah dan gedung baru seluas lebih dari 16.000 meter persegi di Jalan Salemba Raya, yang dulunya merupakan lokasi sekolah HBS pertama di Indonesia.

Gedung baru ini kemudian direnovasi menjadi pusat administrasi dan perpustakaan utama, yang mulai digunakan secara bertahap sejak awal 1987. Dengan penyatuan kegiatan di bawah satu atap tersebut, Perpusnas lebih efektif dalam melayani masyarakat dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada 11 Maret 1989, kompleks Perpusnas secara resmi diresmikan oleh Presiden RI beserta Ibu Tien Suharto. Tidak lama sebelumnya, pada 6 Maret 1989, Presiden juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 yang mengangkat Perpustakaan Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini menandai peningkatan status kelembagaan yang memisahkan Perpusnas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Jumlah koleksi saat itu mencapai sekitar 600.000 eksemplar dengan tenaga kerja sekitar 500 orang yang tersebar di dua lokasi. Pada Desember 1999, koleksi bertambah menjadi sekitar 1,1 juta eksemplar dengan jumlah karyawan meningkat menjadi 700 orang. Perubahan organisasi lebih lanjut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan era informasi global.

Perpusnas kini tidak hanya melayani kalangan akademis, tetapi juga masyarakat umum dari berbagai latar belakang. Meskipun koleksinya bersifat tertutup dan tidak dapat dipinjam keluar, layanan yang diberikan fokus pada pemenuhan kebutuhan bahan pustaka dan pengembangan ilmu pengetahuan secara luas.

Dengan sejarah panjang dan berbagai transformasi, Perpusnas terus berperan sebagai penjaga warisan intelektual nasional dan pusat literasi yang beradaptasi dengan perkembangan zaman demi memberikan akses informasi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.