Media Kampung – Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan sikap tegas menolak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola langsung di lingkungan kampus. Penolakan tersebut muncul setelah pemerintah mulai memperluas implementasi MBG ke sejumlah perguruan tinggi, menyusul Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar yang menjadi kampus negeri pertama membuka dapur MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pimpinan UII menegaskan bahwa tugas utama perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan dan riset, sehingga pengelolaan layanan makanan massal seperti MBG dinilai dapat mengalihkan fokus institusi akademik. UII, bersama beberapa perguruan tinggi lain seperti Universitas Indonesia (UI), secara terbuka menyampaikan keberatan atas rencana keterlibatan kampus dalam operasional dapur MBG. Menurut pihak universitas, mahasiswa sudah memiliki kebebasan menentukan pola konsumsi sendiri dan seharusnya kampus tidak berperan sebagai penyedia makan harian.
Penolakan UII didasarkan pada kekhawatiran berubahnya fungsi utama kampus. Rektor UII secara tegas menolak kampus dijadikan pengelola layanan logistik makanan dalam skala besar. Ia menilai bahwa peran kampus sebagai pusat pengembangan intelektual harus tetap dijaga dan tidak tergeser oleh program di luar pendidikan inti. “Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Keterlibatan dalam pengelolaan dapur MBG dikhawatirkan dapat mengganggu prioritas tersebut,” ujar pihak UII seperti dikutip mediakampung.com.
Di sisi lain, pemerintah melalui sejumlah kementerian menilai kehadiran dapur MBG sebagai upaya mendukung pelayanan sosial dan peningkatan gizi masyarakat, terutama bagi mahasiswa. Namun, akademisi meminta agar pemerintah melakukan pembahasan lebih mendalam sebelum menerapkan kebijakan secara luas di lingkungan perguruan tinggi. Mereka menyoroti potensi terganggunya aktivitas akademik jika kampus terlalu jauh terlibat dalam pengelolaan logistik yang bukan inti fungsi universitas.
Setelah Unhas membuka dapur MBG di Makassar, sejumlah kampus di kota tersebut memang mulai membuka peluang menerima program serupa. Namun, respons dari kampus di wilayah lain, seperti UII di Yogyakarta dan UI di Jakarta, justru menunjukkan penolakan dengan alasan menjaga kualitas akademik dan otonomi mahasiswa dalam menentukan pola konsumsi. Pihak universitas juga meminta pemerintah lebih dulu mengkaji dampak pelaksanaan MBG di kampus sebelum menambah cakupan wilayah dan jumlah perguruan tinggi yang terlibat.
Menurut data terakhir, pemerintah tetap berupaya memperluas pelaksanaan program MBG. Namun, diskusi terkait peran kampus dalam program ini masih berlangsung dan belum mencapai titik temu antara pihak pemerintah dan kalangan akademisi. Suara penolakan dari UII dan UI menunjukkan kehati-hatian kampus dalam menjaga peran utamanya sebagai institusi pendidikan dan penelitian di tengah dorongan program nasional.
Hingga kini, UII tetap pada pendirian untuk tidak menjadi pengelola dapur MBG di lingkungan kampus. Para akademisi berharap, sebelum ada keputusan final, pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi agar implementasi program MBG tidak menggeser fungsi utama universitas sebagai pusat pengembangan ilmu dan intelektual mahasiswa.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan