Media Kampung, Majalengka – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Majalengka menyiapkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang ditargetkan memangkas waktu urus balik nama sertifikat menjadi 10 hari. Layanan ini masih dalam tahap persiapan dan melibatkan tiga pihak, yakni BPN, Bapenda, serta PPAT/Notaris.

Kepala BPN Majalengka Hendro Prastowo mengatakan, skema tersebut dirancang agar proses peralihan hak dapat berjalan lebih cepat dan dapat dipantau masyarakat. Menurut dia, layanan 10 hari itu tidak hanya bergantung pada BPN, tetapi juga pada kesiapan instansi lain yang terlibat dalam alur peralihan hak.

Proses layanan melibatkan tiga instansi

Hendro menjelaskan, PERINTIS 10 hari disusun sebagai sistem terintegrasi antara Bapenda, PPAT/Notaris, dan BPN. Setiap pihak memiliki batas waktu kerja yang saling berkaitan.

Dalam penjelasannya, Bapenda diberi waktu tiga hari untuk validasi BPHTB. Setelah itu, PPAT/Notaris memiliki waktu dua hari untuk melaporkan akta jual beli (AJB) ke BPN melalui sistem elektronik SPAB. Tahap berikutnya berada di BPN, dengan estimasi lima hari hingga sertifikat selesai diterbitkan, selama seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

Hendro menyebut, selama ini masyarakat kerap menganggap proses balik nama sertifikat lambat karena melihatnya hanya dari sisi BPN. Padahal, menurut dia, ada tahap awal yang harus diselesaikan lebih dulu, terutama terkait validasi BPHTB di pemerintah daerah.

Masih tahap persiapan sebelum diluncurkan

Menurut Hendro, BPN Majalengka masih menyiapkan layanan tersebut dalam dua bulan ke depan, yakni November dan Desember. Peluncuran akan dilakukan setelah seluruh pihak terkait dinilai siap agar layanan benar-benar berjalan tanpa kendala.

Ia menambahkan, jika persiapan selesai lebih cepat, layanan dapat diluncurkan lebih awal. Namun, bila belum siap, peluncuran bisa bergeser ke awal tahun depan. BPN Majalengka, kata dia, memilih berhati-hati agar terobosan layanan tidak justru menimbulkan masalah baru saat mulai diterapkan.

Biaya dan syarat tetap sama

Hendro menegaskan, penerapan PERINTIS tidak mengubah biaya maupun syarat layanan. Perubahan utama ada pada kepastian waktu penyelesaian dan kemampuan masyarakat untuk memantau posisi berkas secara daring.

Melalui sistem yang disiapkan, masyarakat disebut dapat mengetahui apakah proses masih berada di Bapenda, sudah diproses PPAT/Notaris, atau telah masuk ke BPN untuk penerbitan sertifikat. Dengan begitu, pengguna layanan memperoleh informasi yang lebih jelas tentang tahapan pengurusan balik nama sertifikat.

Bagi warga yang selama ini mengeluhkan lamanya proses balik nama, layanan terintegrasi ini diharapkan menjadi jawaban atas kepastian waktu dan transparansi proses administrasi pertanahan di Majalengka.