Media Kampung – Sejumlah provinsi di Indonesia masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada November 2026. Bentuk programnya beragam, mulai dari pembebasan denda keterlambatan hingga diskon tarif pajak tertentu.

Namun, durasi penyelenggaraan program tidak seragam. Ada daerah yang menutup program pada November ini, ada pula yang memperpanjang layanan hingga akhir Desember 2026.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat baru-baru ini mengumumkan program pemutihan PKB yang bergulir sejak 6 November. Layanan yang disediakan mencakup pembebasan denda keterlambatan dan diskon PKB hingga 10 persen.

Di Jawa Timur, program pemutihan PKB sudah berjalan sejak awal Oktober dan akan berakhir pada November ini. Terdapat enam kebijakan atau fasilitas pembebasan pajak daerah dalam program tahap kedua tersebut. Melalui akun resmi media sosial Bapenda Jatim, disebutkan bahwa pembebasan tunggakan pokok PKB juga diberikan kepada kendaraan roda dua yang digunakan pengemudi ojek online (ojol) serta kendaraan roda tiga.

Pemprov Jakarta melalui Bapenda setempat mengadakan pembebasan sanksi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program ini berlangsung hingga 31 Desember mendatang.

Bapenda Jawa Tengah menggelar keringanan administratif PKB berupa bebas sanksi administrasi dan progresif mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Program ini juga mencakup bebas biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ) untuk periode tahun sebelumnya.

Bapenda Kalimantan Selatan memberikan insentif administrasi PKB berupa bebas denda pokok serta diskon pokok PKB tahun berjalan sebesar 50 persen untuk kendaraan roda empat dan 20 persen untuk kendaraan roda dua dan roda tiga. Program ini hanya berlaku sampai 30 November 2026.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan program keringanan administrasi PKB sejak awal November hingga 23 Desember mendatang. Layanannya meliputi diskon PKB 5-15 persen bagi wajib pajak yang taat, pembebasan denda dan pajak progresif, keringanan pembayaran tunggakan, serta pembebasan denda SWDKLLJ sesuai ketentuan program.

Perbedaan cakupan dan tenggat waktu membuat wajib pajak perlu memeriksa ketentuan di daerahnya masing-masing agar tidak melewatkan kesempatan memanfaatkan keringanan tersebut.