Media Kampung – Kerusakan lingkungan tidak pernah bersifat netral gender, dan perempuan kini menanggung beban paling berat dalam menghadapi krisis iklim.
Data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan bahwa 68% pekerjaan domestik terkait air dan energi masih dilakukan oleh perempuan.
Ketika banjir melanda, perempuan harus mengurus evakuasi anak, mengumpulkan barang, dan memastikan sanitasi tetap terjaga.
Studi UN Women 2022 mengidentifikasi bahwa perempuan 1,5 kali lebih mungkin mengalami kekerasan fisik selama bencana alam.
Di wilayah pesisir Jawa Timur, ribuan keluarga kehilangan mata pencaharian karena kerusakan ekosistem mangrove yang dulu menjadi sumber pendapatan.
Peneliti lingkungan Dr. Siti Mahmudah menjelaskan, “Tanpa melibatkan perempuan dalam perencanaan, kebijakan adaptasi tidak akan efektif.”
Perempuan di pedesaan sering menjadi pengumpul kayu bakar, meningkatkan paparan asap beracun yang berdampak pada kesehatan pernapasan.
Di Kabupaten Malang, program penanaman kembali hutan melibatkan 12.000 perempuan sebagai agen perubahan.
Namun, partisipasi mereka masih terbatas karena kurangnya akses pada pelatihan teknis dan pendanaan.
Penelitian LIPI 2021 mencatat bahwa perempuan memiliki pengetahuan tradisional tentang tanaman obat, namun pengetahuan ini jarang dimanfaatkan dalam kebijakan nasional.
Kebijakan mitigasi yang tidak sensitif gender memperparah beban kerja perempuan, terutama dalam penyediaan air bersih.
Selama musim kemarau panjang, perempuan harus berjalan hingga tiga jam untuk mencari air, mengurangi waktu bagi pendidikan dan pekerjaan.
Data UNICEF 2022 mengungkapkan bahwa 40% anak perempuan di daerah rawan bencana putus sekolah karena beban rumah tangga meningkat.
Perempuan juga menghadapi risiko kesehatan mental yang tinggi, karena stres berkelanjutan dalam mengelola krisis lingkungan.
Survei psikologi Kemenkes 2023 menemukan 27% perempuan melaporkan gejala depresi akibat tekanan perubahan iklim.
Pemerintah daerah di Jawa Barat meluncurkan program subsidi energi bersih yang menargetkan rumah tangga perempuan.
Program tersebut masih dalam tahap pilot dan belum menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.
Organisasi non‑profit Green Women Indonesia menuntut alokasi anggaran yang lebih besar untuk proyek berbasis gender.
Mereka menekankan pentingnya data gender dalam perencanaan adaptasi iklim.
Di tingkat internasional, Konferensi Perubahan Iklim COP27 menegaskan perlunya pendekatan gender dalam setiap aksi mitigasi.
Namun, implementasi di lapangan masih lambat, terutama di daerah terpencil.
Kondisi terbaru menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam forum kebijakan lingkungan di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, 45% peserta adalah perempuan, mencerminkan kemajuan kecil namun signifikan.
Para pemimpin lokal menyatakan komitmen untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam keputusan terkait lahan dan air.
Meski demikian, tantangan struktural seperti norma patriarki masih menghambat perubahan yang lebih cepat.
Secara keseluruhan, kerusakan lingkungan menambah kerentanan perempuan, mempertegas kebutuhan kebijakan inklusif.
Penguatan kapasitas, akses ke teknologi bersih, dan pengakuan peran tradisional perempuan menjadi kunci mengurangi beban.
Langkah selanjutnya adalah integrasi data gender dalam sistem perencanaan daerah secara mandiri.
Dengan demikian, upaya mitigasi dapat lebih adil dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Leave a Reply