Media Kampung – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah yang telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Apresiasi itu juga ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, hingga akademisi.
Menurut Yassierli, penetapan upah minimum merupakan langkah krusial negara untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi yang kondusif. Ia menilai perumusan upah minimum bukan hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat.
“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam siaran pers, Minggu (22/11/2026).
Menyusul rampungnya penetapan di tingkat provinsi, tahapan selanjutnya adalah pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027. Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah terus memperkuat dialog sosial yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Ia juga menegaskan bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama para bupati dan wali kota perlu menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan musyawarah dan objektivitas. Dalam proses perumusan upah, seluruh pihak diharapkan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
Hal tersebut mencakup kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, serta kebutuhan hidup pekerja. Yassierli mengatakan, kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.
“Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.
Yassierli menekankan bahwa dialog sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Menurutnya, perbedaan pandangan antarunsur seharusnya tidak memicu pertentangan, tetapi menjadi ruang untuk mencari titik temu dan merumuskan kesepakatan yang adil serta dapat dijalankan bersama.
Selain mengedepankan musyawarah, sinergi antarpemerintah juga menjadi faktor penting. Yassierli mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memikul tanggung jawab kolektif guna memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan dinamika ekonomi terkini.
“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
















