Media Kampung, Semarang – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memperkuat peran sebagai ujung tombak negara dalam mengentaskan kemiskinan dan menangani persoalan sosial di masyarakat. TKSK diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga aktif menjangkau, mendampingi, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh intervensi yang tepat.
Pesan tersebut disampaikan Agus Jabo dalam kegiatan Bakti Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 TKSK bersama TKSK se-Provinsi Jawa Tengah di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Sabtu (21/11/2026).
“Kita sebagai ujung tombak dari negara harus memahami betul apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu harus kita sambut dan kita laksanakan, khususnya bagi saudara-saudara saya yang ada di TKSK,” ujar Agus Jabo.
Ia menyampaikan, pengentasan kemiskinan dan penyelesaian persoalan masyarakat rentan menjadi dua prioritas utama yang harus menjadi perhatian TKSK. Berdasarkan data yang disampaikan, angka kemiskinan Indonesia masih berada pada level 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa. Kondisi tersebut menuntut kerja bersama agar masyarakat miskin dan kelompok rentan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.
Agus Jabo menjelaskan, terdapat tiga mandat Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, memastikan ketersediaan data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedua, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Ketiga, menyelenggarakan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Dalam mendukung mandat tersebut, TKSK memiliki peran penting dalam membantu pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, Kementerian Sosial tengah menggalakkan registrasi ulang penerima bansos melalui Gerakan Perlinsos (Perlindungan Sosial). Melalui gerakan ini, masyarakat melakukan registrasi ulang dengan melengkapi dan memperbarui data sosial ekonominya. Agen Perlinsos turut membantu proses registrasi, memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya, serta mendukung verifikasi agar data penerima bantuan semakin akurat.
“Tahun 2027 nanti diharapkan data sudah by system, menggunakan Identitas Kependudukan Digital yang NIK-nya terhubung dengan instansi lain, sehingga bisa terlacak bagaimana status sebuah keluarga,” katanya.
Namun, menurutnya, tugas TKSK tidak berhenti pada pembaruan data. Kehadiran langsung di tengah masyarakat juga menjadi bagian penting untuk memastikan negara mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang sesuai.
“Jadi kita harus aktif menjenguk, menghampiri, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapat intervensi yang tepat,” ujarnya.















