Media Kampung, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut positif integrasi konsumsi ikan ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target penyajian dua kali dalam sepekan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Rencana ini disampaikan di sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Wakil Kepala BGN Trenggono menilai ikan merupakan salah satu protein yang dibutuhkan untuk intervensi gizi. Ia memastikan pihaknya akan mengatur penerapan menu tersebut bagi seluruh dapur MBG dan menyusun aturan teknis agar komposisi protein tetap berimbang antara ikan, telur, dan daging ayam.
“Yang jelas BGN menyambut positif untuk kegiatan ini. Namanya ikan, itu kan salah satu protein yang dibutuhkan untuk intervensi gizi, ya,” ujar Trenggono.
Saat ditegaskan apakah menu ikan dua kali dalam sepekan bersifat kewajiban, Trenggono mengiyakan. Menurutnya, komunikasi akan dilakukan agar semua sumber protein tetap diperhatikan, bukan hanya ikan.
“Betul nanti akan dikomunikasikan baik ya, akan dilihat semuanya. Jadi bukan hanya ikan saja soalnya, ada misalnya ada telur ya, kemudian ayam dan sebagainya termasuk ikan. Itu adalah gizi yang terbaik untuk anak-anak ya,” terangnya.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan, rencana menu ikan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan). Ia menyebut Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan menata dan menyinkronkan rencana tersebut.
“Terus terang ini kan baru pertama kali dijalankan sehingga pelaksanaan kegiatannya perlu diatur di dalam peraturan sekaligus nanti di lapangannya,” ungkap Didit.
Meski demikian, Didit mengakui penerapan menu ikan dua kali seminggu harus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada aspek integrasi sosial dan penataan tata kelola pasokan di tiap daerah.
“Jadi dari BGN sendiri sudah menyiapkan untuk menerapkan atau meng-absorb itu, tapi kan bertahap ini semua, tidak bisa harus sekarang dilaksanakan sekarang semuanya berjalan, tidak bisa. Makanya saya katakan ada integrasi sosial di dalamnya, justru integrasi sosial yang ada di daerah itu yang sangat sulit,” terangnya.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan ikan di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik dan jumlah penerima manfaat berbeda, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan program budi daya tematik serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya lokal nantinya akan diserap untuk kebutuhan dapur MBG melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Makanya dibangun budidaya tematik, per daerah beda dan jumlahnya yang menerima manfaat juga beda sehingga perlu ada penataan, satu. Yang kedua pelaksanaan kegiatan ini kan tidak hanya MBG saja tapi kan masyarakat di sana justru harus menerima manfaat pelaksanaan kegiatan dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan teman-teman yang lain nanti,” papar Didit.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Yudi Nurul Ihsan menambahkan, KKP berkomitmen menjaga mutu dan kualitas produk perikanan yang akan dipasok ke dapur MBG. Komitmen itu menjadi bagian dari upaya memastikan ikan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar yang ditetapkan.
















