Media Kampung, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan penyajian menu ikan minimal dua kali sepekan di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu rencana aksi mereka. Kebijakan itu didorong Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Gemar Makan Ikan.

Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP Kementerian KP, Budi Yuwono, mengatakan KKP akan melakukan asistensi terhadap dapur-dapur MBG agar mampu menangani ikan dengan baik. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Bincang Bahari bertema Hari Ikan Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Dengan peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026, tentang Gerakan Masyarakat Tangan Makan Ikan, kita pengin memastikan bahwa ikan itu menjadi sumber protein untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan luar biasanya juga, di rencana aksinya itu, setidaknya dua kali dalam seminggu, dapur itu kita minta untuk mengkonsumsi atau memasak ikan,” kata Budi.

Menurut Budi, KKP telah melakukan asistensi di tiga wilayah, yaitu Indonesia barat, tengah, dan timur. Asistensi menyasar para kepala dapur, ahli gizi, hingga juru masak terkait penanganan ikan untuk menu MBG.

Langkah itu, ujarnya, dilakukan agar menu ikan tidak ditangani dengan salah dan dapat mendukung keberhasilan program MBG. “Nah, hal-hal sederhana itu kami lakukan untuk memastikan ikan masuk ke MBG, MBG-nya berjalan sukses, dan secara kumulatif nanti mampu mencetak sumber daya manusia Indonesia ke depan,” ucapnya.

Budi menjelaskan, Perpres Gemar Makan Ikan tidak sekadar ditujukan untuk mempromosikan konsumsi ikan. Regulasi tersebut juga akan mengatur pembangunan rantai pasok ikan, termasuk soal pengolahan.

Ia menyebut sejumlah ikan yang potensial dan paling besar dikonsumsi di Indonesia, antara lain tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng. “Makanya tadi dalam konteks itu, kita tidak hanya promosi saja, tapi kita juga kolaborasikan dengan bagaimana peningkatan produksi hulu, bagaimana kita menangani ikan dengan baik, termasuk bagaimana kita mengolah, supaya ikan itu bisa dikonsumsi oleh semua lapisan,” kata Budi.

Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Yanti Permatasari, memaparkan data konsumsi ikan masyarakat Indonesia pada periode 2020-2025 dengan rata-rata 26,08 kg per kapita. Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi, yakni 48,97 kg per kapita.

Sebaliknya, Papua Pegunungan, Jawa Tengah, dan Yogyakarta menjadi tiga daerah dengan konsumsi ikan terendah. Papua Pegunungan memiliki konsumsi ikan 10,66 kg per kapita, Jawa Tengah 16,32 kg per kapita, dan Yogyakarta 16,53 kg per kapita.

“Kalau Papua Pegunungan kita oke maklum, tapi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kemudahan akses dan lain-lain produksi yang melimpah tetapi angka…” ujar Yanti dalam paparan yang dikutip sebagian.