Media Kampung, Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia secara ilegal (Satgas P2BBL) menggagalkan delapan kali upaya penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri sejak dibentuk pada akhir Agustus hingga pertengahan November 2026. Dari seluruh operasi tersebut, total barang bukti yang diamankan mencapai 500.751 ekor BBL.
Menurut keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, nilai BBL tersebut diperkirakan menembus Rp 250,38 miliar apabila dibudidayakan di Indonesia. Angka itu disampaikan Trenggono, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satgas P2BBL, melalui keterangan tertulis pada Jumat (20/11).
Trenggono menyatakan capaian tersebut merupakan hasil operasi terpadu berbagai unsur di dalam Satgas P2BBL. Operasi melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), TNI AL, Bareskrim POLRI, serta Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Kasus terbaru yang diungkap adalah upaya penyelundupan 180 ribu ekor BBL di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ratusan ribu BBL tersebut akan diterbangkan menuju Batam, Kepulauan Riau, sebelum diselundupkan ke luar negeri. Modus operandinya adalah menyamarkan BBL di dalam bagasi penumpang.
Direktur Jenderal PSDKP KKP yang juga Wakil Kepala Pelaksana Harian (Wakalakhar) Satgas P2BBL, Pung Nugroho Saksono, menegaskan upaya penindakan tidak berhenti pada penyitaan barang bukti dan pelaku lapangan. Menurutnya, penindakan juga diarahkan untuk membongkar jaringan penyelundupan hingga ke penerima.
“Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh terhadap identitas pemilik bagasi, asal-usul BBL, pihak yang mengatur pengiriman hingga penerima di Batam, serta mendalami kemungkinan keterkaitan pelaku dengan sindikat jaringan lainnya,” ujar Pung Nugroho Saksono.
Satgas P2BBL menyatakan akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan. Pengawasan juga difokuskan pada jalur distribusi krusial yang mengarah ke wilayah perbatasan, seperti Batam dan Kepulauan Riau.
















