Media Kampung, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui program tersebut, negara hadir memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi keterbatasan ekonomi orang tuanya.

Pernyataan itu disampaikan Agus Jabo saat menutup Kongres VII Front National Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta, Minggu (15/11/2026). Menurutnya, anak-anak dari keluarga miskin perlu dijemput dan didampingi negara sejak bangku sekolah dasar agar cita-cita mereka dapat terwujud.

“Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita,” kata Agus Jabo.

Agus Jabo menilai kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama dalam aspek sosial ekonomi. Karena itu, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut, bukan sekadar program bantuan jangka pendek.

Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar persoalan kemiskinan ditangani dengan dukungan data tunggal yang terbuka dan transparan. Menurutnya, data tersebut menjadi landasan penting agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Presiden ingin seluruh data kemiskinan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 yang disampaikan dalam keterangan tersebut, masih terdapat 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp 600 ribu.

Persoalan kemiskinan juga berdampak langsung terhadap kesempatan anak memperoleh pendidikan. Tercatat sekitar 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah atau putus sekolah karena faktor ekonomi. Selain itu, sekitar 74 persen masyarakat miskin memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah.

Keterbatasan ekonomi disebut menjadi salah satu hambatan utama bagi keluarga miskin untuk menyekolahkan anak. Sebanyak 76 persen orang tua menyatakan tidak mampu menyekolahkan anak karena faktor ekonomi, sementara lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin memiliki kecenderungan mengalami kondisi kemiskinan yang sama.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga persoalan struktural yang dapat diwariskan antargenerasi. Ketika orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak, kesempatan anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan menjadi semakin terbatas.

Lewat Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memutus mata rantai tersebut dengan memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapat akses pendidikan. Program ini menempatkan negara sebagai pihak yang menjemput, mendampingi, dan mengantarkan anak-anak tersebut hingga dapat mewujudkan cita-citanya.