Media Kampung, Yogyakarta – Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000. Angka ini naik 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.417.495.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengatakan bahwa upah minimum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY. Dewan tersebut terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi.

“UMP Tahun 2027 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi,” kata Made dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Penetapan UMSP mempertimbangkan sektor unggulan daerah atau sektor berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan Provinsi DIY.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), UMSP 2027 meliputi tiga sektor. Aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum ditetapkan Rp2.745.000 dengan kenaikan 0,734 persen. Sektor konstruksi sebesar Rp2.740.000 dengan kenaikan 0,550 persen. Sementara aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya sebesar Rp2.735.000 dengan kenaikan 0,367 persen.

Made menjelaskan bahwa UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan.

“Sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah. Sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,” imbuh Made.

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) dijadwalkan pada 25 November 2026, lima hari setelah penetapan UMP. “Ini kan tanggal 21, (mungkin) tanggal 25 (UMK) diumumkan,” pungkas Made.