Media Kampung, Kabupaten Serang – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 15 persen. Usulan itu disampaikan saat unjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang pada Rabu (11/11/2026), dengan dasar hasil survei independen kebutuhan hidup layak (KHL) dan sejumlah komponen kebutuhan lain.
Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh, mengatakan delapan serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Serang telah melakukan survei pasar secara mandiri. Hasilnya, menurut dia, menunjukkan kebutuhan KHL sekitar Rp5,177 juta. Dari perhitungan itu, buruh merumuskan angka kenaikan 15 persen sebagai usulan kepada pemerintah daerah.
Asep menjelaskan, survei dilakukan melalui perwakilan masing-masing serikat untuk menghimpun data kebutuhan pekerja di lapangan. Data tersebut kemudian digabungkan dan disampaikan kepada Bupati Serang agar pemerintah daerah memahami kondisi riil pekerja sebelum pembahasan pengupahan berlangsung.
Selain UMK, massa buruh juga mengajukan kenaikan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen dari UMK yang berlaku. Menurut Asep, usulan itu tidak hanya bertumpu pada kebutuhan pokok, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan sosial dan pendidikan pekerja.
Ia menyebut kebutuhan sosial menyumbang sekitar 2 persen dalam perhitungan yang mereka susun, sementara komponen pendidikan mencapai 1,15 persen. Karena itu, ASPSB menilai usulan kenaikan 15 persen masih wajar untuk diajukan dalam proses pembahasan upah.
Meski demikian, Asep mengakui hasil survei mereka masih perlu diuji dengan data resmi. Ia mengatakan pihaknya juga kesulitan mengakses Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membandingkan data kebutuhan hidup yang mereka kumpulkan. ASPSB berharap pembahasan bersama pemerintah daerah tidak hanya bertumpu pada angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pekerja di lapangan.
Menanggapi kekhawatiran bahwa kenaikan upah dapat membuat perusahaan hengkang atau menutup usaha, Asep mengatakan sejauh ini belum ada laporan dari anggota serikat mengenai perusahaan di Kabupaten Serang yang mengambil langkah tersebut karena tuntutan upah. Ia juga menegaskan bahwa penyampaian usulan kepada bupati bukan berarti pemerintah kabupaten memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir UMK.
Menurut dia, keputusan akhir penetapan upah berada di tingkat Pemerintah Provinsi Banten. Meski begitu, rekomendasi bupati dan wali kota tetap menjadi bagian penting dalam proses pengusulan upah minimum.
ASPSB menyatakan akan terus mengawal pembahasan pengupahan dan menyampaikan data survei kepada Bupati Serang. Mereka berharap pemerintah daerah memahami dasar tuntutan kenaikan 15 persen sebelum rekomendasi diteruskan ke tingkat provinsi.














