Kemenhut Percepat Rehabilitasi 12,3 Juta Hektare Lahan Kritis

Jumat, 3 Juli 2026 01:08 WIB

Media Kampung – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat rehabilitasi lahan kritis seluas 12,3 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap degradasi lahan, perubahan iklim, dan ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun 2026.

Luas Lahan Kritis dan Sebarannya

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2024, Indonesia memiliki sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis. Dari total tersebut, 6,6 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL). Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026.

Prioritas Rehabilitasi

Rohmat menegaskan bahwa prioritas rehabilitasi difokuskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menjaga tutupan hutan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Upaya rehabilitasi lahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ancaman El Niño dan Kebakaran Hutan

Rohmat mengingatkan potensi dampak fenomena El Niño yang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Kemenhut menunjukkan, sepanjang Januari hingga Mei 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 81 ribu hektare, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam lima tahun terakhir.

Optimalisasi Penanaman Pohon

Untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi, pemerintah akan mengoptimalkan penanaman pohon pada musim penghujan. Rohmat juga menyebutkan bahwa rehabilitasi kawasan hulu sungai dan sempadan sungai, terutama yang berdekatan dengan permukiman, menjadi prioritas. “Ini sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir dan longsor yang belakangan terjadi di sejumlah daerah,” katanya.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap rehabilitasi lahan kritis dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.