Media Kampung – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi kesejahteraan petani sawit dan mengawal kebijakan hilirisasi pertanian yang diharapkan mampu mendongkrak produktivitas serta pendapatan petani di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Sudaryono menyoroti pentingnya stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan penerapan teknologi modern di sektor pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen.
Salah satu isu yang tengah menjadi perhatian pemerintah adalah penurunan harga TBS sawit yang dialami petani di berbagai daerah akibat kebijakan ekspor satu pintu yang dikelola oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Sudaryono mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengantongi data sebanyak 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang menurunkan harga pembelian TBS secara sepihak, yang tentu saja merugikan petani. Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut izin operasional bagi PKS yang tidak mematuhi ketentuan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh dinas perkebunan daerah masing-masing.
“Tidak ada alasan bagi pabrik kelapa sawit untuk menurunkan harga pembelian TBS karena harga crude palm oil (CPO) di pasar global saat ini sedang bagus dan meningkat,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa PT DSI berperan sebagai pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel, bukan sebagai pengambil rente baru dalam rantai perdagangan sawit.
Respons positif muncul dari sejumlah pabrik kelapa sawit yang tetap membeli TBS sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah. Misalnya, PT Cipta Usaha Sejati di Kalimantan Barat dan PT Rimba Mujur Mahkota di Mandailing Natal, yang menjadi mitra plasma koperasi petani sawit, tetap mempertahankan harga pembelian sehingga petani merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya. Para petani menyampaikan apresiasi mereka terhadap sikap tersebut karena harga yang stabil sangat penting untuk menyeimbangkan biaya produksi yang semakin tinggi, seperti pupuk dan bahan bakar minyak.
Sementara itu, dalam sektor pertanian padi, Sudaryono menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan nasional harus diawali dengan peningkatan luas tanam yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Ia menekankan bahwa kebutuhan petani harus dipenuhi mulai dari air, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian modern. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang juga menekankan pentingnya hilirisasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui teknologi modern dan penguatan koperasi.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian setempat yang mampu mempertahankan produktivitas pangan serta melampaui target luas tambah tanam yang ditetapkan pemerintah pusat. Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa combine harvester, traktor, dan drone pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan hasil panen secara terintegrasi.
Sudaryono juga menegaskan bahwa hilirisasi pertanian bukan hanya untuk menguntungkan pelaku di hilir, tetapi juga harus menguntungkan petani sebagai ujung tombak produksi. Penggunaan teknologi seperti tray semai, transplanter, drone pertanian, dan combine harvester dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hasil panen yang kemudian didukung oleh sistem penyimpanan dan distribusi melalui koperasi yang kuat.
Upaya serius dari pemerintah, khususnya melalui peran aktif Sudaryono, menjadi bukti komitmen menjaga stabilitas pasar dan kesejahteraan petani. Dengan kebijakan yang tegas dan dukungan teknologi modern, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi para petani serta perekonomian nasional secara keseluruhan.
Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pasar, perlindungan terhadap petani dan penguatan hilirisasi pertanian menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dan komoditas strategis seperti kelapa sawit dan padi.
Dengan demikian, langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Sudaryono dan kementerian terkait diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang adil, efisien, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan