Komisi VIII DPR RI Dorong Pemerintah Perkuat Edukasi Budaya dan Hukum Arab Saudi untuk Calon Jemaah Haji

Media Kampung – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mengingatkan pentingnya pemerintah memperkuat edukasi terkait budaya dan aturan hukum di Arab Saudi bagi calon jemaah haji Indonesia. Hal ini dianggap krusial agar jemaah dapat memahami dengan baik norma sosial setempat dan menghindari masalah hukum selama pelaksanaan ibadah haji.

Lisda menjelaskan bahwa selama ini pembekalan jemaah lebih banyak menitikberatkan pada tata cara ibadah dan aspek teknis perjalanan. Namun, pemahaman tentang budaya dan aturan sosial di Arab Saudi masih dirasa kurang, sehingga perlu diperluas agar jemaah tidak melakukan hal-hal yang dianggap biasa di Indonesia tetapi berpotensi menimbulkan masalah hukum di sana.

Lebih lanjut, Lisda menekankan bahwa masyarakat Arab Saudi sangat menjaga privasi, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, tindakan seperti merekam atau memotret tanpa izin harus dihindari karena dapat memicu persoalan hukum. Ia juga menyoroti tren penggunaan media sosial yang semakin meningkat di kalangan jemaah, yang kerap belum paham batasan hukum dan etika yang berlaku.

“Niat mengabadikan momen jangan sampai berujung pada masalah hukum,” ujar Lisda di Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026. Ia juga meminta agar petugas kloter dan pembimbing ibadah lebih aktif memberikan pendampingan serta mengingatkan jemaah tentang budaya dan aturan selama pelaksanaan haji.

Lisda menambahkan bahwa jemaah perlu lebih berhati-hati dalam mendokumentasikan aktivitas di ruang publik dan selalu menghormati aturan serta budaya setempat. Ia menegaskan bahwa ibadah haji tidak hanya soal ritual, tetapi juga mencerminkan akhlak, kedisiplinan, dan rasa hormat terhadap negara lain.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini menegaskan bahwa peningkatan edukasi hukum dan etika sosial merupakan langkah penting guna mencegah berbagai persoalan hukum yang mungkin terjadi selama jemaah berada di Arab Saudi. Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah dapat segera merealisasikan penguatan materi pembekalan tersebut agar jemaah haji Indonesia lebih siap secara budaya dan hukum sebelum berangkat.