Media Kampung – 09 April 2026 | Seorang wanita berinisial SE masuk ke halaman kantor Bupati Gresik mengenakan seragam ASN, namun dokumen SK yang ditunjukkannya terbukti palsu.
Seragamnya tampak rapi dan SK yang dibawa dipersepsikan sebagai surat keputusan resmi.
Setelah dilakukan verifikasi, petugas menemukan nomor SK tidak tercatat dalam sistem kepegawaian daerah.
Pihak kepolisian dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik segera menindaklanjuti temuan tersebut.
SE mengaku memperoleh SK melalui perantara yang menjanjikan jabatan ASN secara instan.
Ia menyatakan tidak menyadari bahwa dokumen tersebut palsu dan menyesal atas kejadian ini.
Kepala BKD Gresik, Budi Santoso, menyatakan bahwa kasus penipuan SK ASN meningkat akhir-akhir ini.
Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi dokumen melalui portal resmi sebelum menggunakannya.
Modus penjualan dokumen palsu serupa sebelumnya juga telah melibatkan beberapa pelaku di Jawa Timur.
Pihak kepolisian berhasil mengamankan bukti elektronik serta dokumen cetak terkait jaringan penipuan.
Penyidik menargetkan jaringan penjual dokumen yang beroperasi secara daring.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengingatkan bahwa SK resmi hanya diterbitkan melalui sistem SIKAP atau SIKB.
Penggunaan seragam ASN tanpa hak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan.
Pemerintah daerah Gresik berjanji meningkatkan kontrol akses masuk ke gedung pemerintahan.
Sistem keamanan kini dilengkapi dengan verifikasi identitas berbasis QR code.
Masyarakat diimbau melaporkan orang yang mengaku ASN tanpa bukti yang sah.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti potensi penyalahgunaan SK palsu untuk gratifikasi.
Penyelidikan masih berjalan dan pelaku utama belum teridentifikasi.
SE dijadwalkan menjadi saksi dalam proses penyidikan selanjutnya.
Ia berharap kasusnya menjadi peringatan bagi pencari kerja agar lebih berhati-hati.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengadakan sosialisasi tentang bahaya dokumen palsu.
Edukasi akan difokuskan pada pelamar kerja di sektor publik.
Beberapa lembaga non‑pemerintah juga mengkampanyekan pentingnya verifikasi data pribadi.
Kasus ini menegaskan pentingnya kehati‑hatian dalam menerima tawaran kerja yang tidak terverifikasi.
Pihak berwenang meminta publik tidak mudah mempercayai tawaran yang tidak memiliki bukti resmi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan