Media Kampung, Jakarta – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengaturan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/11/2026), menghadirkan para terdakwa sebagai saksi mahkota. Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menolak bersaksi untuk tiga terdakwa lain, sedangkan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, membeberkan sejumlah pengakuan.
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani, Yaqut diminta kesediaannya menjadi saksi untuk terdakwa Ishfah Abidal Aziz, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba. Yaqut menolak dengan alasan merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa tersebut. Pengacaranya menyebut keputusan itu diambil agar kliennya fokus pada keterangannya sendiri sebagai terdakwa, juga dengan pertimbangan kondisi kesehatan.
Sementara itu, Gus Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham bersedia saling bersaksi. Gus Alex mengaku menerima uang senilai USD 75 ribu dari Nur Faudzin alias Nanang, staf operasional biro perjalanan Pesona Mozaik. Menurutnya, Nanang dan Muis Ali Murthado datang ke rumahnya menjelang keberangkatan ke Arab Saudi dengan membawa oleh-oleh berisi USD 45 ribu dalam dua amplop. Amplop putih berisi USD 10 ribu ditujukan untuk Rizki Fisa Abadi, yang kemudian diserahkan Gus Alex di kantor Kementerian Agama.
Belakangan, Nanang kembali dan menyerahkan USD 40 ribu di depan pagar rumahnya. “Jadi total yang saya terima adalah USD 75 ribu,” ujar Gus Alex. Ia mengaku tidak pernah meminta atau menuntut uang tersebut dan memahaminya sebagai tanda terima kasih dari senior kepada junior. Gus Alex menyatakan telah mengembalikan seluruh uang itu ke KPK saat diperiksa sebagai saksi pada 2025.
Dalam kesaksiannya, Gus Alex juga mengaku mengumpulkan USD 1 juta untuk kebutuhan logistik Pansus Haji DPR 2024. Cerita bermula pada September 2024 di Kafe Gendis Legi, ketika Dirut PT Andromeda Atria Wisata, Zainal Abidin, menyampaikan adanya kebutuhan logistik Pansus dan mengaku sudah berkomunikasi dengan Yaqut. Gus Alex lalu memastikan siapa yang dimaksud dengan “pansus” dan diarahkan menemui anggota Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, di rumahnya di BSD, Tangerang Selatan. Nusron Wahid saat itu menjabat Ketua Pansus Haji 2024.
Gus Alex menghimpun dana USD 300 ribu dari Ketua KESTURI Asrul Azis Taba, USD 100 ribu pinjaman dari Agus Syafix27i yang saat itu menjabat Kasubdit di Kemenag dan belakangan diketahui milik pihak swasta Budi Darmawan, serta USD 600 ribu dari Nuruzzaman Amin. Ia mengaku tidak mengetahui asal uang Nuruzzaman. Menurut Gus Alex, Zainal mengenalkan Khomsin sebagai orang kepercayaan Nusron. Uang itu diserahkan kepada Khomsin dan seseorang bernama Acong. Saat jaksa bertanya apakah uang sampai kepada Nusron, Gus Alex menjawab yakin.
Namun, keterangan Gus Alex berbeda dengan kesaksian Zainal pada persidangan sebelumnya, Selasa (29/9). Zainal menyebut Gus Alex yang mengajaknya bertemu dan menitipkan uang. Menurut Zainal, Ace dan Nusron sama-sama menolak uang itu, dan ia akhirnya menitipkan uang kepada Khomsin. Saat Gus Alex meminta uang dikembalikan, Zainal memastikan jumlahnya masih utuh lalu menyerahkannya ke KPK.
Gus Alex sempat menangis saat ditanya soal uang yang dihimpun dari dua pengusaha haji khusus, Ahmad Taufik dan Budi Darmawan. Ia teringat anak keduanya yang jatuh sakit pada Ramadan 2024. “Di bulan Ramadan tahun 2024, sekitar bulan Maret, anak saya yang nomor dua sakit. Saya merasa bahwa saya salah. Apa yang saya lakukan salah. Ini tebusan saya,” ujar Alex. Ia mengaku tidak pernah meminta uang kepada Budi dan menolaknya sejak awal.
Jaksa mendakwa Yaqut melakukan korupsi pengaturan kuota haji tambahan 2023-2024 bersama Gus Alex, Asrul Azis Taba, dan Ismail Adham. Yaqut disebut meraup keuntungan pribadi USD 271.500 atau sekitar Rp 4,83 miliar, dengan kerugian negara atau perekonomian negara ditaksir mencapai Rp 622 miliar. Menurut jaksa, pengaturan kuota dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pada 2023, kuota tambahan yang seharusnya untuk haji reguler dialihkan dengan porsi 8 persen untuk haji khusus berdasarkan kesepakatan di DPR. Pada 2024, porsi haji khusus ditetapkan 50 persen tanpa kajian teknis, padahal seharusnya hanya 8 persen. Yaqut membantah menerima keuntungan sebagaimana didakwakan dan menilai tidak ada bukti aliran uang kepadanya.














