Media Kampung, Jakarta – Anggota Tim Izin Tinggal Tetap (ITAP) pada Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018 hingga Oktober 2025, Yohannes Sri Winarto, mengungkap praktik pungutan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026), ia menyebut praktik itu berlangsung hampir tujuh tahun dan mengumpulkan sekitar Rp 7 miliar sepanjang 2018-2025.
Kesaksian tersebut disampaikan dalam perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Uang pungutan, menurut Yohannes, tidak ditampung atas namanya sendiri, melainkan melalui tiga rekening milik pihak lain.
Yohannes mengaku ditugaskan mengumpulkan uang “loket” dari biro jasa dan staf lain sejak 2018. Menurutnya, praktik itu sudah berjalan sebelum ia masuk. “Saya hanya meneruskan saja, itu sudah berjalan,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Ia menjelaskan, nilai yang diminta untuk pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing (TKA) berkisar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta per permohonan. Yohannes mengaku tidak pernah menaikkan maupun menurunkan angka tersebut. “Dari Kasi saya arahannya begitu,” katanya.
Uang yang masuk ke rekening ditarik dan dilaporkan kepada atasan langsungnya, Kepala Seksi (Kasi), setiap Jumat. Nilainya bervariasi. “Pas lagi kondisi ramai mungkin sekitar 40 juta, kurang lebih 40 juta kita laporkan. Kalau lagi turun, mungkin sekitar 20 sampai 25,” kata Yohannes.
Jaksa penuntut umum kemudian mengonfirmasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) soal total pengumpulan sepanjang 2018-2025. Yohannes menyebut angkanya sekitar Rp 7 miliar, sementara jaksa menyebut BAP kesaksiannya mencatat hingga Rp 7,7 miliar. “Dari sejak tahun 2018 sampai dengan 2025 totalnya kurang sampai dengan Rp 7,7 miliar ya. Di sini di BAP saksi ini,” ujarnya. “Itu yang saya laporkan tiap minggu juga.”
Penampungan uang dilakukan melalui tiga rekening nominee atau rekening atas nama pihak lain, yakni Maria Eni yang merupakan istri Yohannes, Ety Priantari yang merupakan adik iparnya, dan Dionisius Anggomen yang saat itu pegawai honorer di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rekening Dionisius berhenti dipakai pada 2024 setelah yang bersangkutan menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK).
Yohannes mengaku mendapat arahan dari pimpinannya agar tidak memakai rekening atas namanya sendiri. “Pimpinan saya hanya bilang, ‘Pak Yo jangan pakai nama Pak Yo.’ Gitu saja,” katanya. Ia mengaku tidak menanyakan alasan di balik arahan itu. “Saya tidak pernah tanya, ya udah saya ikutin aja,” ujarnya.
Terkait istrinya, Yohannes mengatakan istrinya tidak mengetahui rekening itu dipakai menampung uang pungutan. “Saya hanya bilang kalau untuk kerjaan-kerjaan aja,” ujarnya.













