Media Kampung – Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan surat yang dikirimkan KPK kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait kasus korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB memang bersifat penyampaian, sehingga tidak wajib mendapat balasan.

Setyo menyampaikan hal itu di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa. Ia juga menyebut belum menerima balasan dari Panglima TNI atas surat tersebut.

Surat KPK disebut hanya untuk menyampaikan informasi

Menurut Setyo, surat itu dikirim KPK untuk menyampaikan informasi mengenai perkara yang tengah ditangani, termasuk soal dugaan keterlibatan unsur TNI dan aliran uang dalam kasus tersebut. Karena bersifat pemberitahuan, KPK menilai surat itu tidak harus dijawab secara formal oleh Panglima TNI.

“Kalau saya belum terima. Gitu. Ya sebenarnya sih kalau dari KPK sifatnya kan kami menyampaikan surat itu tidak perlu harus ada balasan juga,” kata Setyo kepada wartawan.

Setyo menambahkan, keputusan mengenai penanganan pihak yang berstatus TNI berada sepenuhnya pada Panglima TNI. Menurut dia, KPK hanya menyampaikan informasi yang diperlukan agar proses lanjutan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Pemeriksaan tersangka terus didalami

Di sisi lain, penyidik KPK masih mendalami perkara yang menjerat para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Setyo mengatakan pemeriksaan terhadap lima tersangka pada tahap awal berlangsung singkat, dan kini penyidik masuk ke pemeriksaan yang lebih mendalam untuk memastikan kecocokan dengan bukti-bukti yang ada.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober. OTT tersebut menyasar dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lembaga itu.

Dari hasil pemeriksaan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Bima Setiawan yang merupakan adik Kepala BNPB Suharyanto sekaligus tenaga ahli BNPB, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen, Richard Erlangga sebagai tenaga ahli BNPB, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Penyidik menduga ada dua modus korupsi yang dilakukan dua tenaga ahli Kepala BNPB tersebut, dan keduanya berkaitan dengan Dana Siap Pakai, yaitu dana cadangan pemerintah untuk keadaan darurat bencana.

Hingga kini, KPK masih melanjutkan pendalaman perkara untuk memastikan peran masing-masing pihak serta keterkaitannya dengan bukti yang telah dikumpulkan penyidik.