Media Kampung – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut menjadi sasaran pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Proses sensus berlangsung di kediamannya di Jalan Tunggul Ametung, Banyuwangi, pada Rabu, 24 Juni 2026, dipimpin langsung Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam.
Dalam kesempatan itu, Ipuk menyampaikan data-data rumah tangganya kepada petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. “Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” ungkap Ipuk.
Hasil sensus nantinya akan menunjukkan tingkat perekonomian setiap rumah tangga dan memetakan sektor-sektor yang bergerak di daerah. “Data yang didapat akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, yang nanti bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” terangnya.
Ipuk mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas BPS melakukan pendataan. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan data ekonomi terus diperbarui sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran. “Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar Pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya. Sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan terhadap seluruh rumah tangga di Banyuwangi. Untuk mendukung pelaksanaan, BPS melibatkan sekitar 1.953 petugas. Pendataan dimulai sejak 17 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Abdus Salam mengimbau masyarakat agar terbuka menerima petugas sensus dan memberikan jawaban sejujurnya. “Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi, dan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Contohnya adalah program KUR yang lahir dari sensus ekonomi sebelumnya setelah mengetahui potret ekonomi Indonesia didominasi UMKM,” jelasnya.
Ia memastikan sensus ekonomi tidak akan berpengaruh pada pajak masyarakat yang disensus. “Mohon terima petugas dengan baik, isi jawaban dengan benar. Dan yang penting, data rahasia yang disampaikan tidak ada kaitan dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” ujarnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan