Media Kampung – Fenomena kemiskinan di perkotaan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan finansial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh akses mobilitas yang terbatas. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 11,64 juta penduduk kota berada dalam kondisi miskin, yang menghadapi tantangan kompleks akibat buruknya layanan transportasi umum. Kondisi ini menimbulkan apa yang dikenal sebagai “kemiskinan mobilitas” — lingkaran setan yang mengisolasi masyarakat berpenghasilan rendah dari kesempatan ekonomi dan sosial.
Kemiskinan dan Mobilitas: Hubungan yang Tak Terpisahkan
Di perkotaan, masyarakat miskin sering tinggal di pinggiran kota karena harga sewa tanah di pusat kota tidak terjangkau. Namun, pusat-pusat lapangan kerja, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan berkualitas justru terkonsentrasi di pusat kota. Jika akses transportasi umum ke wilayah pinggiran ini terbatas atau tidak memadai, maka masyarakat miskin kesulitan untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan layak, serta mengakses layanan penting lainnya.
Biaya transportasi yang tinggi menjadi beban tambahan. Banyak keluarga miskin harus mengeluarkan persentase besar dari pendapatan mereka hanya untuk biaya angkutan. Jika tidak ada alternatif transportasi umum yang terjangkau dan terintegrasi, mereka terpaksa menggunakan kendaraan pribadi melalui skema kredit yang memberatkan, serta harus menanggung biaya bahan bakar dan perawatan. Sistem transportasi yang tidak efisien juga memaksa mereka membayar tarif berlapis karena harus berpindah moda transportasi.
Dampak Buruk Transportasi yang Tidak Memadai
Waktu yang terbuang di jalan akibat kemacetan dan buruknya layanan transportasi mengurangi produktivitas warga miskin. Waktu tersebut seharusnya bisa digunakan untuk bekerja tambahan, beristirahat, atau mendampingi anak belajar. Selain itu, ketidakpastian dalam jadwal transportasi meningkatkan risiko sanksi hingga pemecatan dari pekerjaan bagi mereka yang mengandalkan angkutan umum.
Lebih jauh, keterbatasan akses transportasi menghambat warga miskin untuk menjangkau fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pasar tradisional yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, sehingga memperkuat isolasi ekonomi dan sosial.
Strategi Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan Mobilitas
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan perencana kota harus mengambil langkah strategis yang menyentuh berbagai aspek layanan transportasi publik. Beberapa solusi antara lain:
- Integrasi antarmoda dan tarif tunggal (Integrated Tariff): Mengurangi biaya perjalanan dengan sistem tarif yang terintegrasi antar moda transportasi.
- Subsidi tepat sasaran: Memberikan dukungan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar akses transportasi menjadi lebih terjangkau.
- Menghubungkan pinggiran kota dengan angkutan pengumpan: Memastikan daerah sub-urban terlayani angkutan umum yang memadai sehingga warga mudah menjangkau pusat kota.
- Perencanaan kota berbasis transit (Transit-Oriented Development/TOD): Mengembangkan kawasan yang terintegrasi dengan sistem transportasi untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
- Menjamin ketepatan waktu: Meningkatkan keandalan layanan transportasi untuk menjaga produktivitas dan stabilitas pekerjaan pengguna jasa.
Transportasi Umum sebagai Hak dan Investasi Kemanusiaan
Pergeseran paradigma diperlukan dalam memandang transportasi umum bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan sebagai layanan dasar yang merupakan hak warga negara setara dengan akses air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Investasi pada transportasi yang murah dan mudah diakses akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat miskin, memungkinkan mereka menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Dengan demikian, membangun transportasi publik yang andal bukan hanya proyek pembangunan kota, tetapi juga langkah kemanusiaan yang mendesak demi mewujudkan keadilan sosial sejati. Kota yang maju adalah kota di mana semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berkecukupan, memilih menggunakan transportasi umum bersama-sama, menghilangkan beban kemiskinan mobilitas dan mendukung pertumbuhan inklusif.
Penulis: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Tulisan ini merupakan opini pribadi dan bukan sikap resmi redaksi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan