Media Kampung – Pemerintah mengambil langkah mempermudah sektor hulu minyak dan gas (migas) dengan memberikan kelonggaran pada ketentuan Dana Hasil Ekspor (DHE) serta membuka peluang insentif fiskal bagi proyek yang membutuhkan dukungan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga iklim investasi tetap menarik dan memaksimalkan potensi migas Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menyesuaikan aturan DHE, terutama terkait penempatan dana hasil ekspor migas di dalam negeri. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan penuh kepada para pelaku usaha hulu migas, sehingga pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan DHE tanpa harus mengikuti aturan ketat dalam Perpres saat ini.
Bahlil menegaskan bahwa pengusaha Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dianggap sebagai mitra yang dapat dipercaya, sehingga mereka diperbolehkan menggunakan DHE sesuai kebutuhan tanpa batasan yang terlalu ketat. Namun, ketentuan penempatan DHE migas di dalam negeri tetap harus dilakukan sebesar 30 persen dengan jangka waktu minimal tiga bulan, berbeda dengan sektor nonmigas yang mewajibkan 100 persen DHE dalam negeri selama minimal 12 bulan.
Selain kelonggaran DHE, pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif fiskal untuk proyek-proyek migas yang masih memerlukan dukungan agar keekonomiannya sesuai dan pengembangan proyek dapat berjalan. Pemberian insentif ini disesuaikan dengan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) proyek tersebut. Jika IRR rendah, insentif akan diberikan, sementara proyek dengan IRR yang baik tidak akan mendapatkan insentif tambahan.
Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki proses perizinan yang selama ini menjadi kendala bagi investor migas. Pembenahan dilakukan agar operasi di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan efisien, mendukung kelancaran kegiatan usaha dalam sektor ini.
Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Kathy Wu, turut menegaskan bahwa Indonesia memiliki ambisi besar dalam produksi migas dan mencapai target tersebut memerlukan kecepatan, koordinasi, serta keselarasan di seluruh sistem. IPA dan anggotanya siap menjadi mitra strategis pemerintah dengan berkomitmen berinvestasi dan berkolaborasi menyediakan energi yang aman, terjangkau, serta rendah karbon.
Kathy yakin kepemimpinan pemerintah dan kemitraan yang erat dengan industri dapat mewujudkan potensi migas Indonesia sekaligus mendukung pertumbuhan energi global di era mendatang. Langkah pemerintah ini diharapkan memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan kontribusi sektor hulu migas bagi perekonomian nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan