Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2027 agar tidak melebihi 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan tersebut disampaikan langsung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya keras menekan defisit anggaran agar tetap berada di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Pengendalian defisit ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang masih berlangsung.

Selain fokus pada defisit, Presiden juga mengungkapkan target pendapatan negara dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang diperkirakan akan mencapai antara 11,82 hingga 12,40 persen terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara dirancang dalam rentang 13,62 sampai 14,80 persen dari PDB untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pada tahun mendatang.

Presiden Prabowo menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di hadapan anggota DPR RI. Ini menjadi momen pertama kali seorang Presiden menyampaikan pendahuluan RAPBN secara langsung di rapat paripurna DPR, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Ketua DPR Puan Maharani menilai kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna ini sebagai momentum penting dalam perancangan APBN 2027 yang akan menjadi dasar pembangunan bangsa menuju kesejahteraan rakyat.

Puan menambahkan bahwa seluruh fraksi DPR akan memberikan pandangan mereka mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 pada tanggal 4 Juni nanti. Pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan tahun depan.

Ketua DPR juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerja sama antarlembaga diharapkan mampu memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan umum.

Dengan target defisit yang ketat dan pengelolaan anggaran yang cermat, pemerintah berusaha menjaga kondisi fiskal yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.