LPS Targetkan Aset Mencapai Rp303,5 Triliun pada 2026

Media Kampung – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mematok target total aset sebesar Rp303,5 triliun pada akhir tahun 2026. Target ini sejalan dengan proyeksi peningkatan pendapatan lembaga sepanjang tahun berjalan.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, total aset LPS tercatat mencapai Rp276,2 triliun, yang kini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pendapatan LPS pada 2025 diperkirakan mencapai Rp37,6 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp40,3 triliun pada 2026.

Pemdes Tongke‑Tongke Lindungi Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan

E Ekonomi

37 hari

Anggito menegaskan bahwa LPS tidak secara khusus menargetkan pendapatan, namun fokus pada kredibilitas dan kesehatan keuangan agar pendapatan dapat mencapai sekitar 2,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan memberikan kontribusi pendapatan non-pajak kepada negara.

OJK Catat Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi yang Melampaui Jatim dan Nasional

E Ekonomi

462 hari

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa, 19 Mei 2026, Anggito juga menyampaikan rencana pembentukan kantor wilayah baru di Jakarta. Kantor ini akan mengawasi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk memperkuat pelaksanaan mandat LPS, terutama dalam melakukan intervensi dini terhadap bank yang mengalami masalah.

Menteri Keuangan Rencanakan Pengambilalihan PNM dan Pembentukan Bank UMKM

E Ekonomi

43 hari

Selain itu, LPS tengah mengembangkan sistem pelaporan data secara real time untuk memantau kondisi 1.549 bank di seluruh Indonesia. Pengawasan mencakup bank umum, bank syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank digital, hingga Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penguatan sistem ini bertujuan untuk mempercepat deteksi dan penanganan masalah perbankan.

Ruang Penurunan Suku Bunga BI Semakin Tertutup Akibat Konflik AS‑Iran

E Ekonomi

40 hari

Anggito menambahkan bahwa keterlambatan dalam penyediaan data menjadi salah satu faktor penyebab lebih dari 20 tuntutan hukum terhadap LPS, sebagian besar terkait dengan penutupan BPR. Oleh karena itu, peningkatan sistem monitoring menjadi prioritas agar lembaga dapat menjalankan fungsi penjaminan dengan lebih efektif.

Di Unesa, Menko Yusril Dorong Penguatan Regulasi Ekonomi Digital

E Ekonomi

10 jam

LPS juga berencana membangun kantor pusat baru yang akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah ini diharapkan memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.