Media Kampung – Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) meluncurkan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 untuk menyuplai uang resmi ke 37 wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencl (3T) di Jawa Timur.
Acara resmi dimulai pada 15 April 2026 dengan pelepasan Kapal Republik Raden Intan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang membawa uang kertas dan logam senilai Rp 500 miliar.
Kapal tersebut dilengkapi dengan tim teknis BI, pasukan TNI AL, serta perwakilan pemerintah daerah setempat untuk memastikan distribusi tepat waktu.
Ruang lingkup ekspedisi mencakup kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan sebagian pulau-pulau kecil di Samudra Hindia yang sebelumnya minim akses perbankan.
Setiap daerah menerima paket uang tunai yang cukup untuk mendukung transaksi harian masyarakat, sekaligus menambah cadangan likuiditas di bank-bank lokal.
Dalam sambutannya, Kepala Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, “Ekspedisi ini merupakan wujud konkret komitmen kami dalam menjaga kedaulatan moneter serta memperkuat inklusi keuangan di wilayah 3T.”
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan program ini akan menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk menekan penggunaan mata uang asing.
Komandan Pusat Komando TNI AL Laksda Ahmad Sulaiman menekankan pentingnya sinergi militer dan lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan, “Kehadiran TNI AL tidak hanya sebagai penopang logistik, tetapi juga sebagai jaminan keamanan distribusi uang di area rawan gangguan.”
Data resmi menunjukkan bahwa wilayah 3T di Jawa Timur mencakup total populasi sekitar 1,2 juta jiwa dengan tingkat penetrasi layanan perbankan hanya 34 persen.
Dengan adanya ekspedisi ini, harapan peningkatan akses keuangan diharapkan naik menjadi lebih dari 60 persen dalam dua tahun ke depan.
Ekspedisi Rupiah Berdaurat sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2022 di Papua dan Maluku, dengan hasil positif dalam mengurangi ketergantungan pada uang digital ilegal.
Pembelajaran dari ekspedisi sebelumnya diaplikasikan pada rencana logistik, termasuk penggunaan kapal dengan ruang penyimpanan berpendingin untuk melindungi uang kertas dari kelembapan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan penuh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk koordinasi distribusi.
Seluruh proses pendistribusian diawasi oleh tim audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Hingga akhir April 2026, seluruh 37 titik 3T telah menerima uang tunai, dan laporan awal menunjukkan peningkatan transaksi di pasar tradisional setempat.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih percaya pada sistem perbankan formal, sekaligus menurunkan praktik barter yang selama ini marak di daerah terpencil.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Leave a Reply