Media Kampung – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama delegasi Majelis Cakrawala Al-Migran (MCA) membahas potensi kolaborasi ekonomi dan perlindungan pekerja migran dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada 20 April 2026.
Acara tersebut dihadiri oleh tokoh senior PBNU, K.H. Said Aqil Siradj, serta perwakilan MCA, Budi Santoso, yang masing-masing menyampaikan visi strategis organisasi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui sinergi lintas sektor.
Diskusi menitikberatkan pada pengembangan pendidikan vokasi, dengan menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global, mengingat lebih dari 9 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri.
Para peserta menyoroti peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri halal sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang dapat didukung oleh program pelatihan bersama antara PBNU dan MCA.
Isu perlindungan pekerja migran menjadi fokus utama, mengingat tingginya kasus penipuan, penyalahgunaan kontrak, dan kurangnya akses layanan hukum bagi mereka yang bekerja di luar negeri.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, kedua organisasi merencanakan pembentukan program pendampingan hukum, pusat informasi migrasi, dan beasiswa pendidikan bagi anak pekerja migran yang kembali ke tanah air.
“Kolaborasi ekonomi antara PBNU dan MCA akan memperkuat jaringan sosial‑ekonomi umat, sekaligus memberikan jaminan hak bagi pekerja migran,” ujar K.H. Said Aqil Siradj dalam sambutan pembuka.
Budi Santoso menambahkan, “Kami berharap kerja sama ini dapat menghasilkan kebijakan konkret yang melindungi hak pekerja migran serta membuka peluang kerja baru di dalam negeri melalui pelatihan vokasi yang relevan.”
Latar belakang kebijakan ini didorong oleh upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca‑pandemi, sekaligus menanggapi kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berubah.
Para pihak memperkirakan bahwa sinergi ini dapat menciptakan ribuan lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar negeri, dan meningkatkan kontribusi sektor formal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selanjutnya, PBNU dan MCA sepakat membentuk tim kerja gabungan yang akan menyusun rencana aksi tiga tahap, dimulai dengan studi kelayakan hingga implementasi program pada kuartal ketiga 2026.
Hingga kini, diskusi masih berlangsung dengan antusias, dan kedua organisasi menegaskan komitmen untuk melanjutkan kolaborasi demi tercapainya tujuan bersama dalam bidang ekonomi dan perlindungan pekerja migran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan