Media Kampung – Rencana pemindahan sebagian aktivitas bisnis dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang di Jawa Timur ke Vietnam menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki menilai isu ini harus dicermati serius.
“Kalau perusahaan tersebut benar-benar relokasi, artinya di Vietnam sangat menguntungkan dibanding dengan Indonesia, dan ini merupakan alarm untuk pemerintah agar kebijakan dan iklim usaha bisa diperbaiki,” kata Rachmat kepada kumparan, Senin (24/6/2026).
Rachmat menjelaskan, melakukan relokasi perusahaan yang sudah memiliki basis produksi di dalam negeri tidak mudah karena membutuhkan perhitungan matang. Namun, kabar tersebut menjadi tekanan tersendiri bagi iklim otomotif domestik. Ia menambahkan, pasar domestik sejak 2022 turun dan cenderung stagnan di angka 800 ribuan unit. “Artinya, dua tahun industri komponen sangat tertekan, kecuali yang bisa suplai ke roda dua. Ada beberapa anggota GIAMM yang punya jaringan global untuk tetap survive dengan upaya ekspor, cuma supplier lokal agak sulit,” jelasnya.
Dua perusahaan komponen otomotif Jepang tersebut berinisial PT J dan PT S yang berbasis di Jawa Timur. Produk utama mereka adalah sistem jalur kelistrikan kendaraan (wire harness). “Saya tidak bisa sebut, perusahaan besar untuk produksi wiring harness supply ke industri otomotif,” tandas Rachmat.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan bahwa dua pabrikan suku cadang itu menyuplai produknya untuk merek Toyota, Daihatsu, hingga Suzuki. “Karena situasi perang yang tidak menentu, membuat prinsipalnya di Jepang akan memindahkan ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Nah, karena ini mobil, jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia,” ujar Iqbal.
Iqbal mengeklaim bahwa kedua perusahaan tidak sepenuhnya meninggalkan Indonesia. Pria yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh ini akan berkoordinasi dengan pemerintah. “Mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama serikat buruh minta bernegosiasi dahulu dengan perusahaan. Apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan prinsipalnya untuk tidak pindah ke Vietnam,” katanya. Ia juga meminta serikat pekerja di bawah naungannya, FSPMI, untuk menggelar diskusi dengan perusahaan guna mengamankan hak-hak pekerja. Secara paralel, informasi ini telah disampaikan ke Presiden Prabowo.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan