Media Kampung – Tim Pengawas Haji DPR RI menempatkan pengawasan transportasi sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pengawasan ini meliputi perjalanan keberangkatan hingga mobilitas jemaah selama berada di Arab Saudi, terutama di fase puncak ibadah haji.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Danang Wicaksana, menjelaskan bahwa perhatian khusus diberikan pada seluruh layanan transportasi jemaah haji. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada penerbangan ke Arab Saudi, tetapi juga mencakup armada transportasi darat antar kota selama pelaksanaan ibadah. Ia menegaskan bahwa fokus utama dari Komisi V DPR adalah memastikan kelancaran dan keselamatan armada yang digunakan, baik maskapai penerbangan maupun bus yang mengangkut jemaah di Arab Saudi.
Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah menjadi sorotan utama karena jalur tersebut sangat padat dengan mobilitas jemaah dalam jumlah besar. Timwas juga menyoroti aspek keselamatan armada bus, khususnya pasca insiden kecelakaan yang melibatkan jemaah Indonesia beberapa waktu lalu. DPR ingin memastikan bahwa seluruh bus yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang memadai.
Selain itu, operasional bus selawat di Makkah yang mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram juga menjadi bagian dari pengawasan. Layanan ini sangat penting untuk mendukung mobilitas jemaah selama menjalankan ibadah.
Danang menyampaikan bahwa pengawasan akan lebih intensif dilakukan pada fase puncak ibadah haji, yakni saat perpindahan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina atau yang dikenal sebagai fase Armuzna. Pada tahap ini, kepadatan jemaah mencapai titik tertinggi sehingga pemerintah telah menyusun jadwal perpindahan kloter secara teratur untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan massa.
Meski jadwal sudah diatur, Timwas DPR ingin memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana di lapangan. “Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” ujar Danang. Selain itu, penanganan kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian, di mana Timwas akan mengevaluasi penerapan skema murur untuk mengurangi penumpukan jemaah di lokasi tersebut.
Pengawasan tidak hanya berhenti pada aspek transportasi, tetapi juga mencakup pelayanan bagi jemaah yang sakit dan lansia. Kelompok rentan ini membutuhkan pendampingan dan transportasi khusus agar dapat menjalankan rukun haji dengan lancar. Danang menegaskan bahwa seluruh jemaah, termasuk yang menggunakan kursi roda, harus tetap dapat melaksanakan ibadah dengan baik.
Timwas DPR berencana meminta penjelasan dari pemerintah mengenai skema penanganan jemaah sakit dan lansia di Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah memperoleh layanan yang layak selama pelaksanaan ibadah haji. “Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji agar semua rukunnya bisa ditunaikan,” tegas Danang Wicaksana.
Pengawasan ketat dari Timwas DPR ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji 2026, terutama dalam fase-fase kritis yang penuh tantangan mobilitas dan kepadatan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan