Media Kampung – Memasuki bulan Mei 2026, masyarakat yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat melakukan pengecekan status bantuan sosial (bansos) secara online dengan mudah menggunakan ponsel. Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan layanan pengecekan melalui situs resmi yang hanya membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai data Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Bansos PKH dan BPNT periode April hingga Juni 2026 kembali menjadi perhatian karena pencairan dana yang sudah berlangsung. Pengecekan ini penting agar penerima dapat memastikan status mereka sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dan mengetahui apakah bantuan sudah cair atau masih dalam proses. Langkah-langkah pengecekan dapat dilakukan dengan memasukkan NIK pada laman resmi Kemensos, setelah itu sistem akan menampilkan informasi status bansos berdasarkan data yang tercatat.
Kemensos menjelaskan bahwa data penerima bansos bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam data ini, masyarakat diklasifikasikan ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kategori desil tersebut mempertimbangkan berbagai aspek seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, penggunaan listrik, dan kepemilikan aset. Kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bansos PKH dan BPNT, sementara desil 5 masih berpeluang untuk menerima bantuan lain seperti Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Status desil masyarakat dapat berubah sesuai perkembangan kondisi sosial ekonomi dan pembaruan data yang dapat dilakukan melalui desa, kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi cek bansos yang disediakan oleh Kemensos. Penyaluran bansos PKH dilakukan setiap tiga bulan dengan nominal bantuan yang berbeda sesuai kategori penerima, sedangkan BPNT diberikan sebesar Rp 200.000 per bulan atau total Rp 600.000 untuk tiga bulan.
Penyaluran bansos yang tepat sasaran ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan rentan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kemensos menegaskan bahwa validasi dan verifikasi data sangat penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dana.
Dengan kemudahan akses pengecekan secara daring ini, masyarakat dapat memantau status kepesertaan bansos PKH dan BPNT tanpa harus datang langsung ke kantor dinas sosial. Cukup dengan menggunakan ponsel dan memasukkan NIK, penerima dapat mengetahui apakah mereka termasuk KPM aktif dan sudah menerima bantuan atau belum.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan