Media Kampung – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap layanan jemaah haji Indonesia di kota suci Makkah dan Madinah. Pengawasan ini difokuskan pada sejumlah aspek penting, termasuk kawasan Markaziyah Madinah, fasilitas kesehatan, layanan katering, dan kelayakan hotel tempat menginap jemaah.
Selly menjelaskan bahwa titik perhatian utama adalah rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan kepada para jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan jemaah menerima pelayanan medis yang optimal selama menjalankan ibadah haji.
Selain itu, DPR juga menyoroti kualitas katering yang disediakan bagi jemaah dari Indonesia. Beberapa laporan menyebutkan adanya ketidakcocokan menu makanan dengan selera masyarakat Nusantara, yang mulai memunculkan keluhan di kalangan jemaah. Hal ini menjadi perhatian untuk evaluasi ke depan agar pelayanan makanan lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera jemaah.
Dalam hal akomodasi, Selly menyampaikan bahwa DPR menerima laporan mengenai adanya hotel yang dinilai kurang layak digunakan pada musim haji tahun ini. Salah satu masalah yang ditemukan adalah dugaan overkapasitas di sejumlah hotel di sektor 4 dan sektor 9 Makkah, di mana kamar yang seharusnya untuk empat orang justru diisi enam tempat tidur. Kondisi ini akan dibahas dalam rapat evaluasi bersama Kementerian Agama untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya.
Jumlah jemaah haji reguler Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 203 ribu orang menjadi dasar DPR dalam mengevaluasi kapasitas pemondokan di Makkah. Pemerintah telah menyiapkan hotel di 10 sektor wilayah Makkah yang dianggap mampu menampung seluruh jemaah tanpa melebihi kapasitas kamar yang tersedia.
DPR juga memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam mencegah keberangkatan haji ilegal dengan visa non-haji. Koordinasi antara kementerian terkait, imigrasi, dan aparat bandara disebut berjalan efektif dalam mengatasi permasalahan ini.
Selly juga mengungkap adanya laporan mengenai beberapa jemaah yang terpisah dari rombongan kloter saat berada di hotel. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyulitkan distribusi makanan karena katering yang terpisah-pisah dari satu kloter akan mempersulit pengaturan penyajian makanan. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius dalam pengawasan layanan haji tahun ini.
Dengan langkah pengawasan yang menyeluruh ini, DPR berharap kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia di tanah suci dapat terus meningkat dan masalah yang muncul dapat segera ditangani secara tepat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan