Media Kampung – BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) menargetkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Tanah Papua atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada tahun 2026. Untuk mempercepat pencapaian tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menggelar monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran Program Jaminan Sosial di Kota Jayapura, Papua, pada 22 Juni 2026.
Kepala Kantor Wilayah Banuspa BPJS Ketenagakerjaan, I Nyoman Suarjaya, menyatakan bahwa capaian kepesertaan secara umum menunjukkan tren positif. Namun, ia menekankan perlunya penguatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan regulasi penganggaran sesuai kapasitas fiskal setiap daerah. Optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi fokus utama pembahasan untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial.
“Kendala anggaran dalam diskusi ini menjadi hal yang menarik, terutama terkait optimalisasi dana Otonomi Khusus (Otsus). Saat ini, kita masih mengkaji regulasi yang jelas agar pemanfaatan dana tersebut tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” ujar Nyoman. Ia menambahkan, pihaknya akan berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk memastikan dana Otsus dapat dioptimalkan demi melindungi masyarakat rentan.
Tantangan besar masih membayangi wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya Provinsi Papua Pegunungan yang baru mencatat angka cakupan kepesertaan sebesar 2 persen. BPJS Ketenagakerjaan merespons kondisi tersebut melalui strategi pengawasan korporasi, optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pengaktifan sistem agen perisai di tingkat kampung.
Nyoman menegaskan bahwa keberadaan regulasi lokal menjadi pilar krusial untuk mengunci komitmen pembiayaan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Sejauh ini, baru Provinsi Papua Selatan dan Papua Barat yang telah resmi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) ketenagakerjaan. “Jangan sampai nanti ada perlindungan (saat ini), lalu ke depannya tidak ada lagi,” tegasnya.
Melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan Banuspa berharap perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di wilayahnya dapat tercapai dan pelayanan terhadap peserta semakin baik. Inovasi layanan seperti antrean online Lapak Asik juga dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pekerja akan layanan yang cepat, mudah, dan transparan. “Momentum ini kesempatan bagi kami untuk tidak hanya memberikan layanan administratif, tetapi juga menghadirkan pengalaman positif bagi peserta,” pungkas Nyoman.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan