Media Kampung – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B. Pandjaitan mengumumkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial berhasil memangkas proses pendaftaran bantuan sosial dari 200 hari menjadi hitungan menit. Keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi di Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi KPTDP di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, Luhut menyatakan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan lebih tepat untuk memastikan bantuan negara diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Perlinsos hadir sebagai portal yang memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Sistem ini berhasil menurunkan biaya pendaftaran dari Rp150.000 menjadi hampir tanpa biaya. Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan.
Portal Perlinsos mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga melalui pendekatan Digital Public Infrastructure, didukung identitas digital, verifikasi biometrik, pertukaran data, dan pembayaran digital. Masyarakat yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses layanan secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu oleh agen pendamping.
Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk memperluas akses layanan dan mengurangi kesenjangan literasi digital. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berlangsung di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup sembilan kecamatan dan 14 kelurahan/desa. Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah mendaftar melalui portal Perlinsos, didukung lebih dari 700 agen pendamping dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran bantuan diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara dengan US$10 miliar hingga US$15 miliar. Namun, angka tersebut merupakan estimasi strategis yang realisasinya bergantung pada kualitas data dan keberhasilan perluasan layanan.
Portal Perlinsos ditargetkan diperluas secara nasional pada Oktober 2026. Program ini merupakan hasil kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga di bawah koordinasi KPTDP.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan