JAKARTA — Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menilai penetapan tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap kepemimpinan Indonesia dalam isu hak asasi manusia.
Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dijadwalkan akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin jalannya sidang serta seluruh proses kerja Dewan HAM sepanjang tahun 2026 dengan prinsip objektivitas, inklusivitas, dan keseimbangan.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota APG atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut akan dijalankan dengan kepemimpinan yang adil dan berorientasi pada perlindungan HAM bagi seluruh kelompok.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” ujar Sugiono dalam unggahan di akun Instagram resminya, Rabu (24/12/2025).
Sugiono menambahkan, Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dialog, kerja sama, serta pemajuan dan perlindungan HAM secara universal.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua,” lanjutnya.
Saat ini, Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga nominasi Indonesia sejalan dengan kesepakatan regional yang berlaku.
Dukungan luas negara-negara Asia Pasifik terhadap Indonesia tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, serta komitmennya dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dinilai akan semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia di tingkat global sekaligus menegaskan peran kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral internasional.
Kepemimpinan Indonesia pada tahun 2026 juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang dinilai sebagai momentum strategis untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, dan berbasis dialog. (putri).
Tinggalkan Balasan