Media Kampung – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 400 triliun pada tahun depan, bertujuan untuk membantu petani, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Pengumuman ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berlangsung di JIExpo, Jakarta, pada Kamis (20 Oktober 2026).
“Rencana kita, sasaran kita, InsyaAllah terwujud. Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka yang berada di pedesaan, daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah tertinggal. Juga di daerah perkotaan bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa dana tersebut akan menyasar kurang lebih 28 juta keluarga di seluruh Indonesia. Rencana penyaluran dana ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di berbagai daerah, guna meningkatkan jangkauan pembiayaan dan memfasilitasi kegiatan produktif.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit untuk rakyat, dan kita juga akan melakukannya dengan lebih masif lagi. Tadi saya lihat, penyaluran kurang lebih Rp 53 triliun telah diberikan kepada sekitar 2 juta warga kita,” terang Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang dapat merasakan kesejahteraan jika negara mampu mengelola seluruh sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia. Ia menyebutkan bahwa ada lima konsesi yang berdasarkan kajian memiliki cadangan bernilai hingga Rp 5.400 triliun atau setara dengan 300 miliar dolar AS. “Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Namun, yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya. Sekarang tinggal kita, pemerintah,” pungkasnya.
Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. “Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti dalam memilih pihak yang dipercayakan untuk menjalankan konsesi tersebut,” tutupnya.
